JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) turut serta meluncurkan Desk Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI). Langkah ini merupakan bagian dari amanat Presiden Prabowo Subianto, dan hasil kolaborasi lintas kementerian dan lembaga untuk memberikan perlindungan kepada pekerja migran (PMI).
Kepala BNPT RI, Komjen Pol Eddy Hartono menegaskan, komitmen lembaganya untuk melindungi PMI dari ancaman ideologi kekerasan.
Menurut dia, pentingnya memberikan pembekalan kepada PMI yang akan berangkat ke luar negeri. Karenanya, BNPT berfokus pada informasi mengenai modus operandi jaringan teroris yang sering menyasar PMI.
“Pembekalan ini penting mengingat PMI rentan menjadi target rekrutmen oleh jaringan tersebut,” ujarnya dikutip dari situs bnpt.go.id, Senin (17/3/2025).
Baca Juga: KPK Geledah Bank BJB: Menyibak Tabir Dugaan Korupsi
Risiko ini diperparah dengan meningkatnya modus nikah online yang digunakan oleh oknum untuk memudahkan proses perekrutan.
Menurut pendapat para ahli, PMI sering kali berada dalam posisi rentan karena beragam faktor seperti kurangnya informasi, tekanan ekonomi, dan harapan untuk perbaikan hidup.
Dalam konteks ini, pembekalan dari BNPT diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih baik bagi kemampuan mereka untuk mengidentifikasi dan menghindari ancaman.
Kolaborasi Lintas Sektor dalam Perlindungan PMI
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Budi Gunawan, menjelaskan Desk PPMI adalah hasil kolaborasi antara kementerian dan lembaga terkait.
“Kami telah melakukan rapat koordinasi dengan TNI, Polri, dan Kejaksaan Agung untuk membentuk desk ini,” jelasnya.
Desk PPMI bertanggung jawab untuk mengawasi dan memberikan perlindungan secara menyeluruh kepada PMI, serta menjalin kerjasama efektif dengan lembaga lain seperti BNPT, Kementerian Sekretariat Negara, hingga BIN.
Dengan pembentukan desk ini, harapan besar disematkan pada perlindungan yang lebih optimal bagi PMI.
“Para pekerja migran sudah memberikan kontribusi signifikan terhadap devisa negara. Oleh karena itu, perlindungan maksimal adalah sebuah keharusan,” kata Budi Gunawan.
Dengan peluncuran Desk PPMI, pemerintah berharap untuk menciptakan sistem yang lebih terintegrasi dalam melindungi PMI dari berbagai risiko, termasuk potensi menjadi sasaran perjuangan ideologi ekstremis.
Desk ini juga akan berkolaborasi dengan pihak-pihak lain untuk menciptakan program yang tidak hanya berfokus pada keamanan, tetapi juga kesejahteraan PMI.
Melalui sinergi antar lembaga, diharapkan PMI tidak hanya mendapatkan perlindungan dari ancaman kekerasan tetapi juga dukungan dalam hal kesejahteraan, pendidikan, dan informasi yang dapat membantu mereka beradaptasi di negara tujuan.
Program-program ini akan dilaksanakan secara bertahap, dengan evaluasi yang terus menerus untuk memastikan efektivitas dan efisiensi dalam memberikan perlindungan.
