JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya terhadap pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur yang akan berlangsung hingga tahun 2029.
Pernyataan ini disampaikan setelah rapat terbatas yang diadakan di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (3/2/2025).
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengungkapkan alokasi anggaran untuk IKN diperkirakan mencapai Rp48,8 triliun dalam periode lima tahun mendatang.
“Kami telah memastikan anggaran ini akan digunakan sesuai dengan tahapan pembangunan yang telah ditetapkan,” ujar AHY.
Ini menjadi sinyal positif bagi pelaksanaan proyek ambisius yang ditujukan untuk mendukung pemerataan pembangunan dan mengurangi kepadatan di Pulau Jawa.
Baca Juga: Memperkuat Kerja Sama untuk Melawan Radikalisme di Indonesia
Pembangunan IKN bukan hanya sekadar proyek infrastruktur, melainkan merupakan langkah strategis untuk menciptakan pusat pemerintahan yang modern dan berkelanjutan.
Salah satu fokus utama dalam rapat adalah desain dasar kawasan IKN. AHY mengungkapkan, beberapa penyesuaian diperlukan sebelum finalisasi dapat dilakukan.
“Kami berharap proses ini tidak memakan waktu lama, sehingga pembangunan fisik IKN dapat segera dimulai,” kata dia.
Strategi pembangunan IKN juga mencakup keterlibatan masyarakat lokal. Pemerintah berkomitmen untuk memastikan bahwa masyarakat sekitar mendapatkan manfaat dari pembangunan ini, baik melalui kesempatan kerja, pendidikan, maupun infrastruktur yang lebih baik. Dengan pendekatan ini, diharapkan dukungan masyarakat terhadap proyek IKN semakin kuat.
Dari sudut pandang lingkungan, pembangunan IKN dirancang untuk ramah lingkungan. Konsep pembangunan berkelanjutan menjadi bagian integral dari rencana ini, mencakup pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana dan penerapan teknologi hijau. Ini adalah langkah penting untuk menjaga ekosistem Kalimantan yang kaya dan beragam.
Kepala Otorita IKN (OIKN), Basuki Hadimuljono, menjelaskan anggaran tahun ini untuk OIKN mencapai Rp14,4 triliun, yang terdiri dari Rp6,3 triliun yang telah disetujui dan tambahan Rp8,1 triliun.
Basuki menjelaskan, pemerintah akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk memastikan anggaran IKN tidak terpangkas.
“Kami akan mengajukan penyesuaian anggaran untuk mendukung kebutuhan pembangunan yang telah direncanakan,” katanya.
Basuki menambahkan, persoalan anggaran OIKN menjawab pertanyaan mengenai kebijakan penghematan sebagaimana yang ditetapkan Presiden dalam Inpres (Instruksi Presiden) Nomor 1 Tahun 2025.
Dampak dari kebijakan itu, anggaran OIKN tahun ini semula direncanakan terpangkas hingga lebih dari separuh.
“Inpres Nomor 1 Tahun 2025 itu dibuat sebelum ratas (rapat terbatas) IKN pada 21 Januari. Jadi, nanti kami akan mengirim (surat),” katanya.
“Kami sudah diminta untuk berkirim surat kepada Menteri Keuangan untuk menyesuaikan dengan yang disetujui oleh Bapak Presiden Rp6,3 triliun plus Rp8,1 triliun,” kata Kepala OIKN.
Basuki menambahkan, Mensesneg Prasetyo Hadi juga menyatakan anggaran OIKN akan disesuaikan agar tak kena pangkas sebagaimana ditetapkan dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025.
“Tadi kami juga sampaikan kepada beliau (Presiden), kebetulan ada Mensesneg, dijawab bahwa itu akan segera disesuaikan,” kata Basuki Hadimuljono.
1 komentar