Perlu Revisi UU Pilkada: Calon Tunggal Kalah, Tak Bisa Lagi Ikut Pilkada Ulang

JAKARTA – Ahli hukum tata negara Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yance Arizona, mengatakan perlu adanya merevisi aturan, agar calon tunggal yang kalah pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) tidak bisa lagi mengikuti Pilkada ulang.

Adapun saat ini, berdasarkan Pasal 54D ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, pasangan calon yang kalah atau tidak mendapat lebih dari 50 persen suara sah dalam Pilkada bisa mencalonkan lagi dalam pemilihan berikutnya.

“Perlu diubah Undang-Undangnya. Namun agak sulit perubahannya (untuk) bisa dilakukan dalam waktu yang singkat ini (untuk Pilkada 2024). Betul (minimal mulai Pilkada 2029),” ujarnya dikutip pada situs Kompas, Senin (9/9/2024).

Menurut dia, mengikutsertakan calon tunggal yang sama dalam pilkada ulang kurang tepat. Sebab, ketika calon tunggal kalah, hal itu membuktikan bahwa mayoritas masyarakat tidak setuju dengan calon tersebut.

Bahkan jika tetap diikut sertakan pada pemilihan ulang berpotensi membuat demokrasi semakin buruk.

“Seharusnya calon tunggal yang kalah tidak boleh mencalonkan diri lagi, karena sudah terbukti ia tidak mendapatkan legitimasi publik,” kata dia.

Ia beranggapan, jika calon tunggal yang kalah tidak diikutsertakan, maka akan muncul lebih banyak calon-calon lain. Dengan begitu, muncul proses demokrasi yang lebih baik tanpa calon tunggal dan kotak kosong.

Baca Lagi: LPSK ‘Wajib’ Lindungi Tujuh Terpidana Kasus Pembunuhan Vina?

“Seharusnya dia malu dikalahkan kotak kosong yang mendelegitimasinya,” katanya.

Diketahui, sejauh ini masih ada 41 daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon kepala daerah atau calon tunggal Pilkada Serentak 2024 yang akan melawan kotak kosong, di antaranya: