JAKARTA – Alat utama sistem persenjataan (Alutsista) yang dimiliki TNI boleh dibilang banyak yang uzur, sehingga tak layak pakai. Karenanya, sudah saatnya untuk diganti, Selasa (7/4/2020).
Sebab apabila tidak diganti, maka taruhannya adalah kedaulatan NKRI yang selalu mendapatkan ancaman dari luar negeri. Hal itu pula untuk mengantisipasi Indonesia tak selalu dilecehkan oleh negara tetangga sendiri seperti Malaysia, Australia, Singapura, dan negara lainnya.
Kementerian Pertahanan beberapa waktu, telah mendapatkan kucuran dana yang boleh dibilang cukup besar untuk meremajakan Alutsista tersebut. Dimana ABPN 2020 mencapai Rp126,5 triliun. Angka tersebut naik 17,53% dari APBN 2019 serta meningkat 16,25% dari outlook tahun ini.
Anggaran Kementerian Pertahanan 2020 tersebut juga merupakan yang terbesar dibanding Kementerian/Lembaga lainnya seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang hanya mendapatkan sebesar Rp120,2 triliun maupun Kepolisian RI dengan nominal Rp90,3 triliun.
Karena anggaran yang cukup besar, Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani menaruh perhatian, bahwa anggaran tersebut berasal dari pajak, pinjaman dalam negeri, dan pinjaman luar negeri. Karena itu pengadaan Alutsista membutuhkan proses panjang.
Menurut Sri, Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto dan Panglima TNI, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto perlu duduk bersama agar belanja Alutsista dapat lebih efisien. Sebab dikhawatirkan ada pergantian pejabat tinggi Kemenhan atau TNI, peralatan yang sudah direncanakan bakal dibeli, diganti lagi. Padahal anggaran telah disediakan dan prosesnya harus dimulai lagi dari awal.
“Ini adalah sesuatu yang harus dipikirkan. Antara keinginan untuk pengadaan, sumber pembiayaannya dan proses untuk mewujudkan cita cita,” katanya.
