MOROWALI – Besaran Upah Minimum Kabupaten (UMK) Morowali 2027 kini bergantung pada pedoman baru dari pemerintah pusat. Karena itu, puluhan ribu pekerja di kawasan industri nikel menunggu keputusan Dewan Pengupahan Kabupaten Morowali dalam waktu dekat.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli, mengirim pedoman penghitungan upah minimum 2027 kepada para gubernur. Surat itu bertanggal Senin (16/11/2026). Upah minimum baru mulai berlaku pada 1 Januari 2027.
Penghitungan upah minimum 2027 mengacu pada Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2026. Selain itu, pemerintah menetapkan tiga aspek pertimbangan, yaitu Kebutuhan Hidup Layak (KHL), kondisi ekonomi, dan kondisi ketenagakerjaan.
Daerah yang sudah memiliki Upah Minimum Provinsi (UMP) atau UMK 2026 memakai formula dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025. Formula ini memperhitungkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan nilai alfa. Adapun rentang alfa berada pada angka 0,50 hingga 1.
Dewan Pengupahan Provinsi menentukan nilai alfa untuk UMP. Sementara itu, Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota menentukan alfa untuk UMK. Artinya, angka UMK Morowali 2027 sangat bergantung pada pembahasan di tingkat kabupaten.
Menurut Yassierli, penentuan alfa perlu menimbang keseimbangan kepentingan pekerja dan perusahaan. Selain itu, dewan juga perlu melihat perbandingan upah minimum dengan KHL serta kondisi ketenagakerjaan daerah.
Posisi Upah di Morowali Saat Ini
Saat ini, UMK Kabupaten Morowali 2026 berada di angka Rp4.223.000. Nilai itu naik Rp506.730 atau 13,64 persen dari UMK 2025 sebesar Rp3.716.125.
Bahkan, upah sektoral di Morowali lebih tinggi lagi. Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) untuk tambang bijih nikel dan industri logam dasar bukan besi mencapai Rp4.627.000, naik 16,89 persen. Sementara itu, UMSK perkebunan kelapa sawit sebesar Rp4.262.000.
Sebagai perbandingan, UMP Sulawesi Tengah 2026 hanya Rp3.179.565. Pada penghitungan tahun lalu, Dewan Pengupahan Provinsi Sulteng memakai nilai alfa 0,6.
Jumlah pekerja yang terdampak juga besar. Menurut rilis PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), kawasan itu mempekerjakan 97.427 tenaga kerja aktif per Juli 2026. Angka tersebut belum termasuk sekitar 20.000 pekerja alih daya.
Tarik-menarik soal alfa sudah muncul di tingkat provinsi. Rapat Pra Sidang Dewan Pengupahan Provinsi Sulteng berlangsung di Palu, Senin (9/11/2026). Dalam rapat itu, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sulteng mengusulkan alfa 0,5. Sebaliknya, serikat pekerja meminta 0,8 hingga 0,9.
Ketua Apindo Sulteng, Wijaya Chandra, menilai biaya bahan baku, BBM, listrik, dan logistik terus naik. Di sisi lain, serikat pekerja menilai kenaikan upah harus mampu mengimbangi kebutuhan hidup buruh.
Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Reny A. Lamadjido, juga angkat bicara. Ia menegaskan kenaikan upah harus mengikuti aturan dan mekanisme penghitungan. Menurutnya, kondisi pengupahan di Morowali, Morowali Utara, dan Kota Palu berbeda-beda.
Pemerintah Provinsi Sulteng akan menggelar sidang pleno UMP 2027 pada Sabtu (21/11/2026) di Palu. Tanggal itu sesuai batas akhir penetapan UMP dari Kementerian Ketenagakerjaan.
Setelah itu, batas akhir penetapan UMK 2027, termasuk UMK Morowali 2027, jatuh pada 25 November 2026. Kemudian, batas akhir Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) jatuh pada 26 November 2026. Adapun UMSK paling lambat terbit pada 30 November 2026.









