MOROWALI – Konflik akses lahan antara masyarakat petani dan PT Vale Indonesia Tbk di Kabupaten Morowali kembali mencuat. Sedikitnya 30 perwakilan petani dari enam desa mendatangi Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Agraria (Satgas PKA) Provinsi Sulawesi Tengah di Palu, Senin (16/11/2026), untuk mengadukan penutupan akses kebun serta persoalan hukum yang menjerat sejumlah warga.
Dalam audiensi yang berlangsung di ruang rapat Biro Ekonomi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tersebut, rombongan petani diterima langsung oleh Koordinator Divisi Advokasi Satgas PKA Sulawesi Tengah, Noval A. Saputra.
Masyarakat meminta pemerintah provinsi memfasilitasi pembukaan kembali akses menuju lahan perkebunan yang selama ini menjadi tumpuan ekonomi keluarga.
Selain itu, mereka mendesak pemerintah daerah memberikan perhatian serius terhadap proses penyelidikan atas sejumlah warga yang dilaporkan pihak perusahaan ke kepolisian.
Juru bicara petani yang mewakili Asosiasi Petani Maju Bersama, Watini, mengatakan massa petani berasal dari enam desa di Kabupaten Morowali, yakni Desa Siumbatu, Dampala, Lele, One Pute Jaya, Bahomotefe, dan Bahomoahi.
Menurutnya, terdapat sekitar 300 petani dari enam desa tersebut yang tergabung dalam asosiasi dan saat ini tengah merampungkan pengurusan legalitas badan hukum.
Di hadapan Satgas PKA, Watini menuturkan ruang gerak masyarakat untuk mengakses lahan perkebunan mulai dibatasi sejak Januari 2026. Pembatasan itu disebut kian ketat hingga puncaknya pada Senin, 16 November 2026, seluruh jalur akses menuju kebun warga ditutup sepenuhnya.
Masyarakat mengklaim, lahan tersebut telah dikelola secara turun-temurun dan mulai dikembangkan menjadi kawasan perkebunan produktif sejak tahun 2011. Di atas lahan itu, warga membudidayakan beragam komoditas bernilai ekonomi, mulai dari durian, pala, merica, kelapa, jambu mete, hingga pisang.
Bagi warga di enam desa tersebut, lanjut Watini, area itu bukan sekadar tanah garapan, melainkan urat nadi penghidupan keluarga yang hasilnya diandalkan untuk mencukupi kebutuhan pangan sehari-hari serta membiayai pendidikan anak-anak mereka.
Berdasarkan keterangan warga, pihak PT Vale beralasan area yang digarap petani masuk ke dalam wilayah Kontrak Karya perusahaan serta kawasan hutan yang telah mengantongi Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH).
Kendati demikian, Watini mengaku masyarakat di tingkat tapak belum memperoleh penjelasan yang utuh dan memadai mengenai titik batas wilayah perizinan tersebut.
Persoalan Laporan Polisi terhadap 17 Warga dan Dugaan Intimidasi

Tak hanya mengeluhkan terputusnya akses ke kebun, perwakilan petani turut mempersoalkan langkah hukum yang ditempuh perusahaan terhadap warga.
Sedikitnya 17 warga disebut telah dilaporkan oleh PT Vale ke Polda Sulawesi Tengah atas dugaan tindak pidana perambahan kawasan hutan serta rangkaian aksi masyarakat di wilayah konsesi perusahaan.
Dalam pengaduannya, Watini juga menyuarakan adanya dugaan tindakan intimidasi dan perusakan tanaman milik petani oleh petugas di lapangan.
Meski demikian, seluruh tudingan yang disampaikan pihak petani tersebut masih memerlukan konfirmasi serta pemeriksaan faktual lebih lanjut dari otoritas berwenang.
Menanggapi aduan itu, Koordinator Divisi Advokasi Satgas PKA Sulawesi Tengah, Noval A. Saputra, mengatakan pihaknya segera menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan perwakilan petani enam desa.
Ia memastikan, permohonan warga terkait persoalan akses lahan maupun pendampingan atas masalah hukum yang dihadapi petani akan diteruskan kepada Gubernur Sulawesi Tengah.
Noval turut mengimbau masyarakat, agar tetap menyalurkan aspirasi secara tertib di koridor hukum serta menghindari tindakan di lapangan yang justru dapat memicu persoalan hukum baru.
Menanti Titik Terang Penyelesaian Kawasan
Gejolak lahan antara petani dan PT Vale di Morowali ini sebelumnya telah beberapa kali dibahas di tingkat kabupaten.
Pada 29 Oktober 2026 lalu, Bupati Morowali Iksan Baharudin Abdul Rauf telah memfasilitasi mediasi dengan meminta masyarakat menghentikan pembukaan lahan baru sembari menunggu arahan penyelesaian dari pemerintah daerah.
Langkah tersebut kemudian ditindaklanjuti pada Jumat, 6 November 2026, di mana Pemerintah Kabupaten Morowali bersama PT Vale Indonesia dan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah menggelar Sosialisasi Mekanisme Penyelesaian Kawasan Hutan (MPKH) di Kecamatan Bungku Tengah.
Dalam forum yang juga menetapkan batas akhir pengakuan (cut-off date) pemanfaatan lahan pada 7 September 2026 itu, turut dibahas skema pemulihan mata pencaharian bagi masyarakat terdampak yang memenuhi kriteria di area PPKH PT Vale Blok 3 Bahodopi.
Namun, langkah pengaduan perwakilan petani enam desa ke Satgas PKA di Palu menunjukkan implementasi penyelesaian di lapangan masih menyisakan ganjalan.
Kejelasan status lahan, transparansi batas wilayah perizinan, perlindungan hak penghidupan warga, hingga skema penyelesaian yang berkeadilan kini menjadi pekerjaan rumah mendesak yang harus dijawab oleh pemerintah dan pihak korporasi.







