JAKARTA – Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet) mendukung pemerintah, TNI, dan Polri mengkategorikan gerakan separatis KKB sebagai teroris. Karena itu, tindakan tegas terukur perlu dilakukan oleh TNI-Polri menyusul KKB kerap melakukan kekerasan dan melakukan perusakan hingga pembunuhan.
“Jadi korban yang berjatuhan ini tidak hanya warga sipil. Namun ada aparat TNI dan Polri,” ujarnya di Jakarta, Sabtu (29/4/2023).
Pemerintah yang juga menyebut KKB sebagai organisasi teroris, diakuinya sudah sesuai dengan ketentuan UU Nomor 5/2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
Dengan begitu harus ada komunikasi dan dialog terhadap tokoh adat, suku, agama dan pemuda berbagai masyarakat lainnya untuk sama-sama memberantas terorisme.
“Dialog dengan Pemda dan sejumlah tokoh masyarakat sangat penting. Harapannya bisa memberikan solusi komprehensif tentang masa depan Papua yang aman,” katanya.
Bamsoet menjelaskan, Panglima TNI, Laksamana TNI Yudo Margono telah meningkatkan status Siaga Tempur di Kabupaten Nduga, pasca-penyerangan Kelompok Separatis Teroris (KST) terhadap prajurit TNI yang terlibat dalam operasi penyelamatan pilot Susi Air, yang menyebabkan lima prajurit TNI gugur.
Menurut dia, masyarakat Papua tidak perlu khawatir terhadap status Siaga Tempur tersebut, karena TNI menjalankannya secara tegas, terukur dan terkendali, agar tidak ada korban lagi yang berjatuhan.
Dia juga mengingatkan menjelang pertengahan tahun 2023, berbagai aksi kekerasan terus terjadi di Papua, misalnya, pada awal Februari terjadi kerusuhan di Wamena yang dilatari dugaan penculikan anak.
“Kejadian itu menyebabkan 12 orang meninggal dunia dan 18 personel dari TNI-Polri dan 32 orang warga sipil terluka. Tidak hanya itu, pilot Susi Air Kapten Philips Mark Marthen, sejak 7 Februari 2023 hingga kini masih disandera oleh KKB pimpinan Egianus Kogoya,” katanya.
Dia menilai selain pengerahan pasukan untuk mempersempit gerakan separatis KKB, perlu dilakukan dialog terhadap masyarakat di kawasan tersebut.
Langkah dialog tersebut menurut Bamsoet, akan memperkuat pendekatan kesejahteraan yang dilakukan Presiden Joko Widodo selama 10 tahun memimpin Indonesia dalam memajukan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua.
“Pembangunan bukan hanya membangun infrastruktur jalan, sekolah, puskesmas, dan gedung lainnya, melainkan juga harus membangun ‘jiwa’ manusia Papua, yaitu membangun berdasarkan nilai-nilai masyarakat Papua,” ujarnya.
Dia menegaskan, menjelang 78 tahun usia kemerdekaan Indonesia, wajah Papua yang aman dan damai harus segera diwujudkan, bukan lagi semata menjadi jargon ataupun angan-angan.
Masyarakat Papua harus merasakan berkah terhadap berbagai kekayaan sumber daya alam yang mereka miliki sehingga bisa tinggal dengan damai dan penuh kesejahteraan di tanahnya sendiri, tak lagi harus berhadapan dengan KKB ataupun berbagai bentuk kekerasan lainnya.
