GARDANASIONAL, JAKARTA – Data Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) soal radikalisme di Indonesia menyebut, tak hanya menyasar pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sejumlah instansi mulai dari Polri, TNI, hingga junalis pun ikut terpapar.
Saat diminta rincian data tersebut pada rapat Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKAKL) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019 oleh Komisi III DPR RI, Kepala BNPT, Komjen Pol Suhardi Alius, enggan membeberkannya. Sebab pihaknya tak mau membuat kegaduhan.
“Saya katakan sekali lagi, saya tidak mau merilis itu walaupun ada. Kenapa? tugas kita mereduksi nanti bikin resah,” ujarnya di Jakarta, Kamis (21/11/2019).
Ia mengaku belum melakukan penelitian soal jumlah ASN, Polri, hingga TNI yang terpapar. Karena itu, bakal berkomunikasi dengan instansi terkait, sehingga data yang ada dapat disamakan.
“Di Polri contohnya, (ada) Polwan terpapar. Artinya tanyalah pada institusi masing-masing,” katanya.
Suhardi juga membantah pernyataan Ryamizard Ryacudu, mantan Menteri Pertahanan yang menyebut ada tiga persen prajurit TNI terpapar radikalisme. “(Pernyataan Ryamizard) tidak akurat,” kata dia.
Sebab setelah pernyataan itu, dirinya langsung dihubungi mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Wiranto untuk mengklarifikasi. Karenanya, ia mengaku tak tahu menahu dan tidak memiliki data yang disampaikan Ryamizard.
“Hardi dari mana data itu?,” tanya Wiranto. “Kami juga tidak tahu, Pak. Silakan Bapak tanya Pak Menhan karena kami juga tidak punya data itu,” kata Suhardi menjawab Wiranto.
Ia menjelaskan, pihaknya memang pernah mendapat informasi soal TNI yang terpapar, namun hingga kini tak ada data akurat yang diterimanya.
Diketahui, Ryamizard sempat melontarkan pernyataan ada sekitar tiga persen prajurit TNI terpapar radikalisme. Bahkan lebih parahnya lagi tidak setuju dengan Pancasila sebagai ideologi negara.
“Kurang lebih 3 persen, ada TNI yang terpengaruh radikalisme,” ujarnya.
