JAKARTA – Badan Pangan Nasional (Bapanas) menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan tata kelola sistem pangan di Indonesia demi memastikan ketersediaan pangan yang cukup, aman, dan bergizi.
Dalam menghadapi potensi kerawanan pangan, Bapanas melaksanakan berbagai langkah strategis yang terkoordinasi dengan mitra terkait di tingkat pusat dan daerah.
Kepala Pusat Data dan Informasi Pangan Bapanas, Kelik Budiana, menjelaskan kegiatan kewaspadaan pangan dilaksanakan melalui tiga prioritas utama.
Pertama, penyusunan Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi (SKPG) yang dilakukan secara berkala oleh pemerintah di berbagai tingkatan untuk mendukung kebijakan pangan dan gizi.
Baca Juga: Menekan PHK di Tengah Kenaikan Upah Minimum: Seruan Kadin untuk Pengusaha
“SKPG menjadi alat penting dalam menetapkan dasar kebijakan pangan,” ujarnya di Jakarta, Minggu (1/12/2024).
Kedua, Gerakan Selamatkan Pangan (GSP) berfokus pada pencegahan dan pengurangan food loss and waste yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, terutama di 15 provinsi pelaksana GSP. Melalui GSP, Bapanas berusaha menekan pemborosan pangan yang tinggi di Indonesia.
Ketiga, Bapanas melaksanakan Gerakan Edukasi dan Pemberian Pangan Bergizi untuk Siswa (GENIUS) yang bertujuan mendukung Generasi Emas 2045.
Program ini mencakup 10 provinsi dan 30 kabupaten/kota, memberikan manfaat kepada 17.000 siswa di 90 sekolah dasar.
“Kami mengapresiasi 13 provinsi dan 15 kabupaten/kota yang telah menerbitkan Surat Edaran untuk mendorong GSP,” kata Kelik Budiana.
Kelik juga menyatakan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah. Bapanas memberikan apresiasi kepada daerah yang telah mengimplementasikan program-program tersebut melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal ini menandakan komitmen daerah dalam memperkuat ketahanan pangan.
Dia menambahkan, dengan terbitnya Perpres 83/2024 tentang Badan Gizi Nasional, kegiatan kerawanan gizi akan dilanjutkan melalui program prioritas Pemerintahan Prabowo Subianto, yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini bertujuan untuk memberikan akses pangan bergizi bagi anak-anak di Indonesia.
Data Kerawanan Pangan di Indonesia
Pejabat Pelaksana Kegiatan Kewaspadaan Pangan Bapanas, Nita Yulianis, mengungkapkan bahwa salah satu indikator untuk melihat kerawanan pangan adalah angka Prevalence of Undernourishment (PoU).
Pada tahun 2023, PoU Indonesia tercatat sebesar 8,53%, mengalami perbaikan dari 10,21% pada tahun 2022. Meskipun ada kemajuan, Bapanas terus berupaya mencapai target RPJMN sebesar 5%.
Nita juga menjelaskan, upaya pencegahan dan pengurangan food loss and waste menjadi bagian dari komitmen Bapanas untuk memperkuat regulasi, mengubah perilaku masyarakat, dan meningkatkan sistem pendukung.
“Saat ini, kami tengah mempersiapkan draft rancangan peraturan presiden tentang penyelamatan susut dan sisa pangan,” kata dia.
Sebelumnya, Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi, mengungkapkan harapannya agar sektor pangan Indonesia dapat menjadi lebih efisien.
Dengan adanya Perpres tentang Penyusutan dan Sisa Pangan (SSP), Bapanas menargetkan pengurangan pemborosan pangan yang dapat memberikan dampak positif terhadap ketahanan pangan nasional.
“Pengendalian susut dan sisa pangan penting untuk meningkatkan efisiensi ekonomi dan berkontribusi pada komitmen Indonesia di tingkat global untuk mengurangi sisa makanan,” kata Arief.
Langkah-langkah ini menunjukkan dedikasi Bapanas dalam menjaga ketahanan pangan dan menciptakan sistem pangan yang lebih berkelanjutan, sejalan dengan visi Indonesia untuk menjadi negara yang kuat dalam sektor pangan.
Comments 1