JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) telah menerapkan kolaborasi multipihak (pentahelix), mulai dari pemerintah, tokoh agama, masyarakat, hingga tokoh adat di Papua sebagai upaya penanggulangan terorisme di wilayah itu. Bahkan sejak Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua ditetapkan sebagai kelompok teroris tahun 2021 lalu.
Demikian diungkapkan Kepala BNPT, Komjen Pol Boy Rafli Amar, dalam FGD daring bertema “Mengatasi Terorisme di Papua: Tugas Siapa?” di Jakarta, Rabu (20/7).
Menurut Boy, kolaborasi tersebut diwujudkan oleh BNPT melalui pembentukan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) di Papua dan Papua Barat.
FKPT tersebut, kata Boy, menjadi wadah bagi para pihak di dalamnya untuk melakukan revitalisasi nilai-nilai Pancasila, sekaligus menjadi sarana komunikasi untuk menanggulangi terorisme dari hulu hingga ke hilir.
Disamping, BNPT aktif berkoordinasi dengan kementerian/lembaga dan aparat keamanan setempat untuk mencegah sekaligus menanggulangi terorisme di Papua.
Baca Lagi: Perlu Desain Perlindungan Anak dari Virus Intoleransi, Radikalisme, dan Terorisme
“Kami akan terus melakukan pemantauan dengan unsur TNI, Polri, dan Kemenkopolhukam untuk menentukan strategi operasi yang terbaik dalam hal ini hard dan soft approach sehingga semua bisa makin efektif dalam mengurangi kekerasan yang terjadi di Tanah Papua,” katanya.
Tak hanya itu, pihaknya melakukan pendampingan terhadap penatausahaan dana desa bersama pemerintah setempat agar penggunaannya tepat sasaran. Semua itu, ditujukan agar penanggulangan terorisme terlaksana secara holistik atau menyeluruh.
Upaya penanggulangan terorisme tidak hanya direalisasikan melalui operasi penegakan hukum, tetapi juga melalui dimunculkannya sejumlah kebijakan afirmatif yang ditujukan untuk keamanan dan kesejahteraan masyarakat Papua.
Secara umum, kebijakan afirmatif tersebut tercermin melalui pengesahan Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) dan kebijakan-kebijakan lain untuk mempercepat pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat.
“Pemerintah memiliki komitmen yang tinggi dalam pembangunan nasional untuk mendukung percepatan dan pemerataan kesejahteraan Papua dan terpenuhinya hak-hak masyarakat Papua,” kata dia.
Comments 2