DEPOK – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia (BNPT RI) melalui Sekretariat Bersama (Sekber) Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE), melaksanakan pengukuran dampak aksi tiap pilar terhadap peningkatan rasa aman masyarakat.
Plt. Deputi Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi BNPT RI sekaligus penanggung jawab Pilar 1 RAN PE, Brigjen. Pol. Imam Margono, mengatakan pelaksanaan RAN PE saat ini tengah memasuki tahun ketiga, dan sudah menunjukkan hasil yang luar biasa.
“Berbagai upaya yang sudah dilakukan ini perlu kita ukur dampaknya terhadap pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme dan peningkatan rasa aman masyarakat,” ujarnya dalam kegiatan Rapat Koordinasi Pengukuran Dampak Pelaksanaan RAN PE Tahun 2023 di Margo Hotel Depok, Senin (13/11/2023).
Imam Margono menambahkan, salah satu cara untuk mengukur dampak pelaksanaan RAN PE dilakukan dengan menunjukkan bukti implementasi nyata dari pelaksanaan aksi RAN PE, seperti pada program Desa Siapsiaga.
“Contohnya, implementasi nyata pilar 1 fokus 2 yakni desa siapsiaga. Didalamnya mencakup kegiatan pembentukan modul, bagimana desa memiliki daya tangkal dari kekerasan, intoleransi, ekstremisme,dan radikalisme. Modul – modul itu disampaikan ke penggerak desa, agar tersampaikan ke masyarakat,” jelasnya.
Capaian lain, juga dihasilkan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN). Dimana penggiatnya telah memasukkan mata pelatihan penanggulangan terorisme saat pelatihan dasar CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil).
“Kami tidak secara khusus mendesain modul terkait penanggulangan terorisme, tetapi kami memasukkan mata pelatihan terkait penanggulangan terorisme yang didapatkan CPNS saat pelatihan dasar. Hingga Oktober 2023 sudah 903 CPNS di pusat yang telah mendapatkan pelatihan tersebut. Kami akan lanjutkan sampai ke daerah, ” jelas Mifta, perwakilan LAN.
Selain untuk mengukur capaian, forum yang diselenggarakan padah hari ini menjadi wadah untuk berdiskusi dan berbagi data atau informasi tiap K/L dan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS).
Total berjumlah 17 K/L dan 2 OMS mengikuti kegiatan ini, beberapa diantaranya adalah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (KemenPPA), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), hingga Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), sementara perwakilan OMS adalah Wahid Foundation dan Aman Indonesia.
