JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI meminta Kementerian Pertanian (Kementan) mengurangi importasi bawang putih yang setiap tahun dapat mencapai lebih dari 450.000 ton.
Anggota Komisi IV DPR, Andi Akmal Pasluddin, mengatakan pihaknya menyayangkan belum ada perubahan situasi importasi bawang putih dalam negeri, di mana tiap tahun negara impor bawang putih dari Cina. Sebesar 99 persen Indonesia ambil, sisanya dari India, Taiwan, Amerika Serikat, dan Mesir yang angkanya hanya ratusan hingga maksimal 2.000 ton.
“Saya minta secara khusus kepada pemerintah melalui Kementerian Pertanian, setidaknya ada upaya mengurangi besaran importasi bawang putih di negara kita,” ujarnya di Jakarta, Minggu (19/12/2021).
Menurut dia, Direktorat Jenderal Hortikultura Kementan mesti dapat menekan angka importasi bawang putih, yang memang komoditas tersebut tidak banyak ditanam di Indonesia.
“Harusnya dapat ditekan, dibandingkan dengan kebutuhan rakyat Indonesia yang sangat banyak,” kata dia.
Ia menyarankan, agar ada bimbingan dan program yang menyasar langsung para petani bawang putih, baik bantuan pembinaan, bibit, dan lain sebagainya. Bahkan pihaknya siap terjun langsung mendampingi pemerintah sekaligus menjalankan fungsi pengawasannya.
Ia menambahkan, kementerian terkait harus menjawab tantangan itu, sehingga importasi menurun dan kebutuhan masyarakat akan ketersediaan bawang putih terpenuhi dengan harga yang wajar dan terjangkau.
“Saya harap tahun depan ada perbaikan,” katanya.
Sejak enam tahun lalu, Cina telah menjadi produsen dan eksportir bawang putih terbesar di dunia, secara konsisten mengirimkan bawang putih ke Indonesia dalam jumlah sangat besar. Di antaranya pada 2015 sebesar 482.000 ton, 2016 sebesar 445.000 ton, 2017 sebesar 550.000 ton, 2018 sebesar 585.000 ton, dan 2019 sebesar 472.000 ton.
“Besarnya impor bawang putih menyebabkan komoditas ini selalu mengalami defisit neraca perdagangan dari 1996,” ujar dia.
Olehnya itu, melalui Direktorat Jenderal Hortikultura Kementan, dengan anggaran setidaknya Rp1,14 triliun telah dialokasikan pada 2021 melalui APBN dapat dipergunakan. Meski dirinya mengaku pemotongan anggaran akibat pandemi, menjadikan APBN Kementan menurun lebih dari setengahnya.
