JERNIH – Kementerian Pertahanan (Kemhan) diminta menunda dan mengkaji ulang rencana pembelian alat utama sistem persenjataan (Alutsista) pesawat Typhoon Eurofighter dari Austria. Hal tersebut setelah beberapa waktu lalu tersiar adanya indikasi korupsi di negara itu.
“Beberapa hari lalu, kita tahu ada indikasi korupsi dari pembelian Eurofighter ini oleh Austria,” ujar Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Partai NasDem, Willy Aditya, di Jakarta, Kamis (10/9/2020).
“Ada kasus kickback dari konsorsium pembuat Eurofighter kepada politisi di Austria, lalu Austria menggugat konsorsium karena praktek tidak sehat ini,” Willy menambahkan.
Willy tidak ingin masalah di internal Austria berdampak pada Menteri Pertahanan (Menhan), Prabowo Subianto. “Kehormatan Menhan Prabowo dan Indonesia dipertaruhkan dalam negosiasi Eurofighter dengan Austria,” kata dia.
Kemudian, pembelian Alutsista tersebut harus mengikuti kebijakan umum pertahanan. Apalagi pesawat tempur bukan seperti belanja rutin lainnya, karena merupakan belanja strategis. Sehingga harus sangat berhati-hati, disesuaikan dengan doktrin pertahanan dan politik luar negeri Indonesia.
“Tidak bisa cuma dengan alasan peremajaan atau alasan pembinaan trimatra,” katanya.
Dari jenis Typhoon yang ingin dibeli dari Austria, lanjut Willy, sebenarnya Indonesia sudah memiliki Sukhoi 35. Sehingga sistem perawatan, peralatan, dan suku cadang bakal menjadi beban tersendiri.
“Jika membeli yang berbeda, belanja untuk perbaikan, perawatan, suku cadang, dan lainnya pun akan berbeda,” ujarnya.
“Dampaknya akan juga berkenaan dengan APBN nantinya, Menhan Prabowo harus pikirkan juga hal ini, lebih baik beli dari model yang sama saja,” Willy melanjutkan.
