JAKARTA – Kasus korupsi yang menjerat dua orang menteri Kabinet Indonesia Maju dalam beberapa waktu terakhir, semakin menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap kinerja partai politik. Bahkan dari hasil survei yang dilakukan banyak lembaga terhadap kinerja lembaga demokrasi, posisi partai politik selalu berada di tingkat bawah.
“Saya menilai, dengan adanya kasus ini, memperparah kepercayaan publik terhadap partai politik,” ujar Pengamat Politik Universitas Brawijaya, Wawan Sobari, di Malang, Minggu (6/12/2020).
Wawan menjelaskan, partai politik merupakan asal usul kekuasaan. Dimana memiliki kewenangan untuk mencalonkan presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan lainnya. Sehingga, tanggung jawab partai politik sesungguhnya cukup besar.
Namun, dengan adanya kasus korupsi yang menjerat elite partai politik tersebut, menjadi bukti bahwa ada oknum-oknum di partai politik tidak bisa menjaga amanah, dan menjalankan tanggung jawab.
“Partai politik tidak menjaga amanah itu, amanah itu adalah tanggung jawab, dan akuntabilitas, itu kemudian tidak dipenuhi oleh parpol, lihat saja masyarakat semakin tidak percaya terhadap kinerja parpol,” kata dia.
Sebelumnya, pada November 2020, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo usai melakukan kunjungan kerja ke Amerika Serikat. Edhy diduga menerima suap senilai Rp9,8 miliar.
Edhy diketahui merupakan Anggota Dewan Pembina, dan Wakil Ketua Umum Bidang Perekonomian Partai Gerindra.
Setelah itu pada Desember 2020, KPK menetapkan Menteri Sosial, Juliari Batubara sebagai tersangka diduga suap senilai Rp17 miliar yang merupakan “fee” dari pengadaan bantuan sosial sembako untuk masyarakat terdampak COVID-19.
Juliari merupakan politikus dari PDIP yang pernah menjabat sebagai Wakil Bendahara Umum.
