JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegur seluruh menteri dan jajarannya karena komunikasi publik yang buruk terkait omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja yang disahkan beberapa waktu lalu.
“Khusus omnibus Cipta Kerja, memang ada masukan dari banyak pihak. Kami semua ditegur presiden, komunikasi publik kami sungguh sangat jelek,” ujar Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko, di Jakarta, Rabu (21/10/2020).
Menurut Moeldoko, karena komunikasi publik yang buruk membuat UU Cipta Kerja mendapat penolakan dari masyarakat luas. Bahkan, aksi unjuk rasa dari kelompok buruh dan mahasiswa masih terus digelar hingga saat ini.
Para menteri kini mulai memperbaiki gaya komunikasinya di hadapan publik, khususnya saat berbicara soal UU Cipta Kerja. Dengan begitu, diharapkan tidak ada lagi kesalahpahaman antara pemerintah dengan masyarakat.
“Untuk itu, ini sebuah masukan dari luar maupun teguran dari Presiden, kita segera berbenah diri untuk perbaikan ke depan dengan baik,” katanya.
Moeldoko mengakui di era teknologi informasi berkembang pesat, pemerintah terkadang kewalahan menghadapi disinformasi dan hoaks di media sosial. Tetapi hal itu bukan sebuah alasan untuk tidak berkomunikasi dengan baik.
“Kami selalu membenahi diri, kita selalu ingin memperbaiki diri,” kata Moeldoko.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menyebut aksi unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja disebabkan oleh disinformasi dan hoaks di media sosial.
Namun sampai hari ini, naskah final UU yang disahkan pada 5 Oktober lalu belum bisa diakses publik di saluran resmi pemerintah maupun DPR.
