JAKARTA – Humas pemerintah yang tersebar, mulai tingkat pusat hingga daerah, merupakan salah satu potensi besar yang dapat berfungsi secara optimal dalam pengelolaan komunikasi publik terkait program pembangunan public resilience dalam upaya melindungi perempuan, anak, dan remaja dari ideologi radikalisme terorisme.
Demikian disampaikan Sekretaris Utama (Sestama) Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) RI, Bangbang Surono, pada kegiatan Forum Tematik Bakohumas BNPT RI dengan tema “Membangun Public Resilience dalam Upaya Melindungi Perempuan, Anak dan Remaja dari Ideologi Radikalisme Terorisme” di Jakarta, Kamis (5/9/2024).
Menurut Sestama BNPT, perlindungan terhadap perempuan, anak dan remaja telah menjadi program prioritas BNPT, dikarenakan terdapat fenomena peningkatan pelibatan perempuan, anak dan remaja dalam tindak pidana terorisme yang terjadi di Indonesia.
Baca Juga: Silaturahmi Kebangsaan, Kepala BNPT RI Tekankan ini Ke Mitra Deradikalisasi
Ia menambahkan, peningkatan peran perempuan dan anak terlihat saat serangan Bom Surabaya pada 2018 silam. serangan tersebut merupakan yang pertama melibatkan keluarga sebagai pelaku, termasuk istri dan anak di dalamnya.
“Data I-Khub juga menyebut terdapat 3 kelompok yang rentan dalam proses radikalisasi, yaitu perempuan, remaja dan anak-anak,” kata dia.
Melalui Forum Kehumasan ini, Sestama berharap insan humas pemerintah dapat menggalang dukungan publik secara terbuka terhadap perlindungan anak dan perempuan.
Baca Lagi: Dua Terduga Teroris Ditangkap di Bekasi, Kelompok Teroris Al Qaeda?
“Saya sangat berharap melalui pertemuan bakohumas ini, saudara sekalian dapat menghasilkan satu kebulatan tekad untuk secara bersama – sama dapat mencapai sasaran yang sama, yakni menggalang dukungan publik secara terbuka terhadap perlindungan anak dan perempuan,” jelasnya.
Mendukung pernyataan Sestama BNPT, Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo, Hasyim Gautama, mengimbau kepada humas pemerintah untuk bersinergi dan berkolaborasi dalam membangun narasi dan mendiseminasikan narasi-narasi terkait pencegahan terhadap paparan ideologi radikalisme terorisme.
“Insan humas pemerintah dan juga anggota Bakohumas perlu ambil bagian bersinergi dan berkolaborasi dalam membangun narasi yang kuat dan mudah dipahami bagi masyarakat. Kemudian, mendiseminasikannya guna mewarnai ruang-ruang publik digital dengan narasi-narasi terkait pencegahan terhadap paparan ideologi radikalisme terorisme,” katanya.
