JAKARTA – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menyarankan, pemerintah menunda tambahan alokasi anggaran belanja alat utama sistem persenjataan (alutsista) sampai masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berakhir.
Menurut mereka, tambahan alokasi anggaran yang terjadi di tengah tahun politik riskan disalahgunakan.
“Koalisi menilai sebaiknya pemerintah menunda kenaikan anggaran pertahanan ini karena sarat akan potensi penyimpangan dan kepentingan politik yang dilakukan pada masa akhir pemerintahan Joko Widodo,” demikian keterangan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan dalam keterangannya seperti dikutip pada Minggu (3/12/2023).
“Kenaikan anggaran secara signifikan di kementerian tertentu (Kementrian Pertahanan) yang dilakukan di tengah rendahnya akuntabilitas dan transparansi tentunya akan sangat potensial disalahgunakan,” lanjut koalisi masyarakat sipil.
Penambahan alokasi anggaran belanja alutsista itu diungkapkan pada Selasa (28/11/2023) lalu oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Sri Mulyani mengatakan, tambahan anggaran alokasi belanja alutsista di Kementerian Pertahanan (Kemenan) untuk 2024 bersumber dari pinjaman luar negeri, yaitu sebesar USD 4 miliar atau setara dengan Rp61,58 triliun.
Kenaikan ini baru disepakati saat Menteri Pertahanan (Menhan) RI, Prabowo Subianto bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Menurut koalisi masyarakat sipil, kenaikan anggaran di Kemenhan terjadi secara tiba-tiba dalam jumlah yang fantastis adalah tidak wajar. Mengingat, momentumnya jelang Pemilu 2024.
“Terlebih lagi, kenaikan anggaran ini terjadi pada kementerian yang menterinya adalah calon presiden yang berpasangan dengan anak dari Presiden,” kata koalisi masyarakat sipil.
Selain kekhawatiran disalahgunakan, koalisi masyarakat sipil juga menilai sulit untuk mengukur efektivitas kenaikan anggaran pertahanan yang dilakukan di pengujung masa pemerintahan Presiden Jokowi.
Apalagi saat ini Prabowo yang maju sebagai kandidat calon presiden dinilai tengah sibuk berkampanye ketimbang urusan di Kementerian Pertahanan.
Koalisi masyarakat sipil juga menyoroti sejumlah program Kemenhan yang menjadi sorotan, seperti program Food Estate.
Selain itu proyek pengadaan alutsista dan komponen pendukungnya oleh Kemenhan juga diduga rawan penyimpangan.
“Selama ini, sektor pertahanan merupakan sektor yang tertutup, jauh dari transparansi dan akuntabilitas khususnya terkait dengan penggunaan anggaran, sehingga seringkali dugaan penyimpangan anggaran khususnya terkait belanja alutsista sering terjadi tapi sulit dibongkar karena alasan dan dalih ‘rahasia negara’,” ujar koalisi masyarakat sipil.
