JAKARTA – Dalam upaya mengatasi permasalahan serius yang dihadapi masyarakat, seperti tindak pidana perdagangan orang (TPPO), Staff Ahli Bidang Ideologi dan Konstitusi Kemenko Polhukam, Irjen. Pol. Andry Wibowo, menyampaikan langkah-langkah strategis yang perlu diambil oleh polisi wanita (polwan) di Indonesia. Pernyataan ini disampaikan dalam sarasehan yang bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-76 Polwan.
Irjen. Andry menekankan, pembentukan Direktorat PPA dan TPPO merupakan langkah maju di bawah kepemimpinan Kapolri, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.
Baca Juga: Kapolri Apresiasi Peran Polwan dalam Masyarakat
Langkah ini menunjukkan komitmen Polri untuk berada di garis depan dalam mitigasi semua kasus human trafficking.
“Sistemnya tentu harus dilanjutkan dan dikembangkan lebih maju,” ujarnya dikutip dari situs Humas Polri, Jumat (4/10/2024).
SDM Berkualitas untuk Direktorat PPA dan TPPO
Andry juga menyampaikan bahwa sumber daya manusia (SDM) yang kompeten sangat diperlukan untuk mengisi direktorat baru tersebut.
Dengan polwan yang hanya berjumlah 30% dari total anggota kepolisian, penyesuaian jumlah dan kualitas SDM menjadi prioritas.
“Kita harus membangun kapasitas menuju world class women police,” ungkapnya, menegaskan perlunya polwan yang terlatih dan berkompeten.
Rencana Pembentukan Police Women Academy
Salah satu usulan menarik dari Irjen. Andry adalah pembentukan Police Women Academy yang berdiri sendiri, terpisah dari akademi kepolisian yang ada saat ini.
Akademi ini akan memiliki kurikulum khusus, tenaga pengajar yang ahli, serta metode pelatihan yang terfokus pada penanganan kasus di Direktorat PPA dan TPPO.
“Ini bisa menjadi naskah akademik untuk mengembangkan sekolah polwan yang ada menjadi akademi kepolisian polwan, dan mudah-mudahan menjadi yang pertama di Asia atau di dunia,” ujar Andry.
Inisiatif yang dicanangkan oleh Kemenko Polhukam ini tidak hanya berfokus pada penguatan struktural dalam kepolisian, tetapi juga membuka jalan bagi polwan untuk menjadi agen perubahan dalam mencegah kejahatan yang merugikan banyak orang.
Dengan langkah-langkah strategis dan pendidikan yang tepat, polwan diharapkan mampu berkontribusi lebih besar dalam melindungi masyarakat dari tindak pidana perdagangan orang, menjadikan Indonesia sebagai pelopor dalam upaya pencegahan human trafficking di Asia.
