JAKARTA – Untuk mengatasi permasalahan di wilayah kedaulatan Indonesia dan hak berdaulat Indonesia atas pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, sebanyak 13 pihak terkait melakukan penandatanganan Kesepakatan Bersama Dalam Pengawasan, Pengamanan, dan Pemanfaatan Sumberdaya Ikan di Laut Natuna Utara, di Jakarta, Jumat (21/2/2020).
Kepala Badan Keamanan Laut (Kabakamla), Laksamana Madya TNI Aan Kurnia, mengatakan penandatangan naskah kesepakatan bersama, merupakan tindaklanjut atas rapat koordinasi khusus tingkat menteri pada tanggal 23 Januari 2020 lalu.
“Ini tindaklajut, yang membahas tentang rencana aksi pemerintah dalam pemanfaatan sumber daya ikan di laut Natuna Utara,” ujarnya.
Ia menegaskan, penandatangan itu juga menjadi salah satu langka pemerintah, atas apa dilakukan kapal ikan beberapa waktu lalu di Natuna.
Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Mohammad Mahfud bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KK) berencana mengerahkan sejumlah kapal ikan Indonesia sebagai bentuk penguasaan secara de facto atas wilayah yurisdiksi Indonesia di laut Natuna Utara.
Adapun 13 pihak terkait yang meneken kesepakatan bersama di antaranya:
1. Deputi Bidang Koordinator Pertahanan Negara Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mayor Jenderal Rudianto;
2. Plh. Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jhoni Ginting;
3. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Heru Pambudi;
4. Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Agus H. Purnomo;
5. Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, M.R. Karliansyah;
6. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan, M. Zulficar Mochtar;
7. Asisten Operasi Panglima Tentara Nasional Indonesia, Mayor Jenderal TNI Tiopan Aritonang;
8. Kepala Korps Kepolisian Perairan dan Udara Baharkam Polri, Irjen Lotharia Latif;
9. Deputi Operasi dan Latihan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia Laksamana Muda Bakamla T.S.N.B. Hutabarat;
10. Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati;
11. Ketua Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Nelayan Indonesia Riyono;
12. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Mayor Jenderal TNI Marinir (Purn) Yussuf Solichien;
13. Ketua Kelompok Nelayan Mandiri Basori.
