JAKARTA – Jika TNI sukses melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) secara optimal dengan mengedepankan good governance (pemerintahan dinamis), maka menjadikan TNI Prima.
Hal itu dikatakan Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur Kemenko Polhukam, Marsekal Muda TNI Eko D. Indarto, saat memberikan sambutan pada Rapat Koordinasi Reformasi Birokrasi (RB) TNI tahun 2024 yang bertema “Mewujudkan Reformasi Birokrasi TNI yang Berdampak menuju TNI PRIMA”, di Mabes TNI, Jakarta.
Dikutip pada situs polkam.go.id, Rabu (22/5/2024), Eko mengatakan, pada Juni 2023, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memerintahkan percepatan transformasi dan keterpaduan layanan digital.
“Presiden telah menginstruksikan tiga perintah, dimana birokrasi harus dapat memberikan dampak, kemudian yang kedua birokrasi tidak boleh berbelit dengan tumpukan kertas, dan terakhir birokrasi harus lincah dan cepat,” jelas Eko.
Menurut Eko, masih ada beberapa pending matters di dalam pengimplementasian RB di lingkungan TNI, seperti belum ada standarisasi dalam penilaian terhadap K/L terkait dengan mabes TNI guna mendapatkan penilaian yang fair, dan pemberian tunjangan kinerja yg perlu ditingkatkan seiring kenaikan capaian kinerja RB TNI.
Untuk pengembangan dan peningkatan pelaksanaan RB di lingkungan TNI, Eko menyampaikan, perlu kolaborasi dan koordinasi yang komprehensif antara Kemenhan dan TNI guna mendorong percepatan RB.
“Selain itu, perlu dilakukan percepatan integrasi aplikasi antara unit organisasi Kemhan dan Mabes TNI, Mabes AD, Mabes AU dan Mabes AL,” katanya.
Comments 1