JAKARTA – Usai dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi), Panglima TNI, Laksamana Yudo Margono akan mengusut informasi soal adanya pensiunan TNI yang menjadi beking bisnis tambang ilegal yang sebelumnya sempat disindir oleh Menko Polhukam, Mahfud MD beberapa waktu lalu.
Yudo mengatakan, TNI memiliki POM-TNI, intel, serta dinas pengamanan setiap angkatan. Karenanya akan melakukan reformasi birokrasi dan bersih-bersih di tubuh TNI. Oleh sebab itu, akan mengecek informasi soal pensiunan jenderal TNI yang banyak menjadi beking mafia.
“Ya nanti kita cek dulu, kita kan mempunyai POM-TNI, punya POM angkatan kan masing-masing, terus mempunyai intel, punya Dispamal (Dinas Pengamanan Angkatan Laut), kemudian Dinas Pengamanan Angkatan Darat, punya Sintelal (Staf Intelijen Angkatan Laut),” ujarnya diJakarta, Senin (19/12/2022).
Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, mengatakan, banyak pensiunan jenderal TNI yang membekingi mafia.
Menurut Mahfud, masalah beking mafia tanah maupun tambang ilegal sudah lama terjadi. “Yang begitu tuh sudah lama. Kemarin saya tanya kepada Sesmenko ini itu tentara kalau udah pensiun punya kekuatan apa pak? Waduh laporan saya tuh banyak membeking orang, membekingi mafia, jenderal ini lah, jenderal itu,” katanya.
Mahfud pun meminta aparat penegak hukum menindak mafia maupun bekingnya. Dia heran mengapa seorang pensiunan tentara masih bisa menggunakan kekuatannya setelah tidak lagi aktif dinas.
“Kalau begitu saya bilang, ambil. Saya sampaikan ke polisi, ambil dong, orang udah pensiun kok masih ini, lalu mau menggunakan apa? Mungkin sebentar lagi akan ada pengumuman tersangka,” kata dia.
Mahfud tidak ingin mafia menguasai sebuah lahan tanpa izin. Imbasnya masyarakat setempat dirugikan. “Saya bilang ke poldanya jangan dibiarkan dong kayak gini menguasai sebuah kompleks swasta tanpa izin, tanpa surat resmi, memungut uang dari masyarakat,” ujarnya.
Mahfud ingin kasus tambang atau tanah ilegal segera dibuka dan diselesaikan. Jika takut untuk bertindak, maka persoalan ini tidak akan selesai.
“Nah yang begitu tuh saudara yang kita saya Pak Kapolri, Pak Panglima berkomiten untuk menyelesaikan ini. Mari yang lama-lama tuh mulai dibuka aja, kalau diambangkan karena takut, kapan selesai. Nah itu yang saya maksud tidak usah menyebut orang tidak boleh,” ujar Mahfud.
