TANJUNG PINANG – Pasca dikunjungi sejumlah menteri hingga Presiden Joko Widodo (Jokowi), kini perairan laut Natuna, Kepulauan Riau yang berada di wilayah Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) kembali normal. Kapal-kapal Cina yang sebelumnya sempat melakukan aktifitas penangkapan ikan di lokasi itu sudah tak terlihat lagi.
Dikatakan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Kepulauan Riau, Isdianto, kondisi perairan Natuna sudah mulai kondusif. Bahkan memastikan tak ada lagi kapal nelayan asing asal Cina yang berada di kawasan perairan laut Natuna Utara.
“Informasi dari Pak Menkopolhukam (Mahfud MD) nelayan asing Cina sudah keluar dari perairan kita,” ujarnya di Tanjung Pinang, Kamis (16/1/2020).
Menurut Isdianto, kapal-kapal ikan cina yang sebelumnya mencuri ikan di wilayah perairan Indonesia keluar dari ZEE, setelah pemerintah pusat menaruh perhatian terhadap perairan Natuna Utara dengan meningkatkan keamanannya. Disamping TNI dan Badan Keamanan Laut (Bakamla) terus menggelar patroli di kawasan itu.
“Sekarang informasinya sudah aman. Mereka (kapal asing) sudah keluar dari wilayah kita,” katanya.
Pada Rabu (15/1/2020), Menkopolhukam Mahfud MD, melakukan kunjungan di Natuna. Pada kesempatan tersebut, ia menegaskan, dari instruksi Presiden Jokowi, maka volume patroli di laut Indonesia bakal ditingkatkan, demi kedaulatan bangsa Indonesia tetap terjaga dan tidak dicuri oleh negara lain.
Selain itu, lanjut Mahfud, melakukan koordinasi lintas kementerian/lembaga serta hubungan antara pusat dan daerah mengenai pengelolaan Natuna ke depannya. Oleh karenanya pemerintah bakal memaksimalkan pemanfaatan sentra-sentra kegiatan kelautan dan perikanan, sehingga memberi dampak positif bagi perekonomian Natuna.
Bagi Mahfud, tak ada kata tawar menawar soal kedaulatan NKRI di Natuna. Karenanya, untuk mempertahankan, pemerintah akan terus memperkuat sarana dan prasarana pertahanan, serta perlindungan bagi warga dan nelayan di wilayah itu.
Untuk masalah hak kedaulatan dan kedaulatan bangsa akan dilaksanakan oleh unsur TNI-Polri, sementara Pemerintah akan menjaga rakyatnya termasuk para nelayan. “Kedaulatan NKRI di Natuna tidak ada tawar-menawar sebagaimana yang sudah ditegaskan Presiden Jokowi,” katanya.
Sebelumnya, DPR RI juga mendorong Kementerian Pertahanan (Kemhan) untuk penambahan armada. Apalagi Indonesia sebagian besar merupakan wilayah laut.
“Kita akan dorong Kemhan untuk memperbanyak armada, karena dengan wilayah yang begitu luas saya pikir perlu penambahan kapal laut,” kata Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, di Jakarta, Senin (13/1/2020).
Penambahan anggaran untuk pengadaan kapal, lanjut Dasco, nantinya harus dibicarakan dengan legislatif. Namun secara pribadi, ia mendukung penambahan anggaran untuk pengadaan kapal.
“Saya pribadi dukung demi pertahanan dan kedaulatan negara kita,” katanya.
Menurut Dasco, dari informasi yang dihimpunnya, persoalan pertahanan laut memang memiliki kendala, terutama pada kapal-kapal perang milik Indonesia.
Senada dengan Dasco, Wakil Ketua Komisi I DPR, Abdul Kharis Almasyhari juga sepakat untuk penambahan anggaran Bakamla, guna menjaga perairan Natuna dari negara lain.
“Jika diusulkan, kita akan dukung. Melihat risikonya, dampaknya seperti ini,” katanya.
Dikatakan Abdul Kharis, Indonesia memiliki dasar yang kuat mempertahankan Natuna dari negara lain. Hal itu mengacu hukum internasional yang ditetapkan pada Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) Tahun 1982. Karena itu pemerintah perlu memperkuat armada Bakamla.
“Dulu-dulu mungkin tidak terlalu terasa bahwa coast guard kita, kapal-kapalnya masih dengan kemampuan yang belum sepadan dengan coast guard asing,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pada 2019 Bakamla mendapat kucuran anggaran mencapai lebih dari Rp400 miliar. Kendati dalam Anggaran Belanja Negara 2020 penambahan anggaran tersebut tidak dibahas, permasalahan Natuna jadi tantangan besar bagi Indonesia.
“Kalau kita gunakan angkatan laut enggak boleh, karena ini permasalahan coast guard,” ujar dia.
