JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) harus berhati-hati dengan kemungkinan munculnya provokasi membuat kekacauan di tahun politik. Dimana provokasi bisa saja muncul dari orang-orang frustrasi di bidang politik.
Demikian diungkapkan Menko Polhukam, Mahfud MD, saat menghadiri workshop Peningkatan Kapasitas Reformasi Birokrasi dan Penandatanganan Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja BNPT yang digelar di Hotel Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Senin (30/1/2023).
“Ada lagi tahun ini adalah tahun politik. Hati-hati juga. Kadang kala dari situ muncul provokasi yang kemudian menimbulkan ide dan langkah bagi orang-orang yang frustrasi di bidang politik atau memang ingin mengambil kesempatan membuat kekacauan di dalam keramaian politik. Harus hati hati 2023-2024,” ujarnya.
Tak hanya itu, Mahfud juga menginginkan atas ancaman aksi terorisme pada kegiatan Piala Dunia Sepak Bola U-20 dan Bola Basket yang diselenggarakan tahun ini.
“Beberapa hal yang harus diingat, rencana penyelenggaraan Piala Dunia Sepak Bola U20 FIFA tahun 2023 supaya hati hati. Piala dunia bola basket tahun 2023 merupakan tantangan bagi BNPT karena harus dapat menciptakan suasana aman dari terorisme dari seluruh Indonesia. Ada lagi tahun ini adalah tahun politik,” kata Mahfud.
Mahfud berharap masyarakat dapat memaklumi tugas BNPT dan Densus 88 sebagai pemberantas terorisme. Menurutnya, terkadang masyarakat salah paham dengan penangkapan teroris yang terjadi.
“Kita juga berharap masyarakat supaya memaklumi atas langkah-langkah pemerintah terutama lembaga-lembaga pencegah dan pemberantas terorisme, BNPT, Densus 88, kepolisian itu, supaya dimaklumi kalau mengambil langkah-langkah. Sebab terkadang masyarakat itu ambigu, kalau kita nangkepi orang dibilang diskriminasi, dibilang antidemokrasi dan sebagainya kalau menangkap orang terlibat teroris,” katanya.
“Padahal sebelum ditangkap itu datanya sudah lengkap, data keterlibatannya, kan semua terbukti kan di pengadilan,” lanjutnya.
Menurutnya, tugas BNPT sangat berat dalam menangkap pelaku terorisme. Sebab, jika terorisme tidak bisa teratasi, hal itu akan berpengaruh terhadap seluruh komponen pemerintahan.
“Tapi kalau kita terlambat ada bom dibilang ‘kok pemerintah terlambat’. Kalau cepat dibilang terlalu cepat, kalau lambat disalahkan. Oleh sebab itu, harus memaklumi, menangani terorisme ini adalah tugas yang sangat berat karena akan menentukan segalanya. Kemampuan ekonomi politik hukum, kalau terorisme tidak bisa kita atasi itu akan rusak semuanya,” kata dia.
