JAKARTA – Indonesia, sebagai negara yang memiliki posisi strategis dalam diplomasi global, dihadapkan pada tantangan hubungan antara dua kekuatan besar, Cina dan Amerika Serikat (AS).
Mantan Menteri Luar Negeri, Hassan Wirajuda, di Jakarta, Sabtu (22/2/2025), menekankan Indonesia memiliki fondasi yang kuat dalam menjaga hubungan baik dengan kedua negara, meskipun ketegangan internasional meningkat.
Menurut Hassan, meskipun hubungan Cina dan AS mengalami ketegangan, kerja sama Indonesia dengan Cina dan AS tetap kokoh berkat kemitraan strategis yang telah dimulai sejak 2005.
Pada 2013, kerja sama ini ditingkatkan menjadi kemitraan strategis komprehensif, mencakup berbagai sektor seperti industri, kelautan, pariwisata, dan eksplorasi ruang angkasa.
Ini merupakan langkah signifikan yang menunjukkan bahwa Indonesia diakui sebagai mitra penting oleh Cina, yang tidak sembarangan menjalin kemitraan strategis.
Baca Juga: Skandal Korupsi Proyek Pabrik Gula Djatiroto PTPN XI: Polri Geledah HK Tower Jakarta
Dalam konteks hubungan dengan AS, Indonesia juga telah memulai Kemitraan Strategis pada 2015 yang baru-baru ini ditingkatkan menjadi Kemitraan Strategis Komprehensif pada 2023.
Fokus dari kemitraan ini mencakup pertahanan, ekonomi, dan transisi energi bersih. Menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya berperan sebagai negara netral, tetapi memiliki kepentingan nasional yang jelas dalam menjalin relasi internasional.
Dalam bidang ekonomi, data terbaru menunjukkan bahwa investasi Cina di Indonesia meningkat menjadi sebesar 8,1 miliar dolar AS pada 2024, naik dari 7,4 miliar dolar AS pada tahun sebelumnya.
Sementara itu, total nilai perdagangan Indonesia dan Cina pada 2024 diperkirakan mencapai 135,17 miliar dolar AS, dengan ekspor Indonesia ke Cina sebesar 62,4 miliar dolar dan impor sebesar 72,7 miliar dolar, sehingga menciptakan defisit perdagangan sebesar 10,3 miliar dolar AS.
Hassan mengingatkan, dalam menghadapi ketegangan antara Cina dan AS, Indonesia memiliki pengalaman panjang selama Perang Dingin.
Dengan menerapkan politik luar negeri bebas aktif, Indonesia dapat memainkan peran penting tanpa harus memilih salah satu pihak.
“Politik bebas aktif bukan sekadar netral, tetapi berdasarkan kepentingan nasional,” katanya.
