JAKARTA – Nama Panglima TNI, Jenderal Andika Perkasa, rupanya masuk dalam bakal calon presiden 2024 mendatang. Karena itu, pengamat pertahanan dan keamanan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Robi Sugara, mengingatkan akan hal tersebut.
Robi mengatakan, secara aturan tidak ada yang dilanggar oleh Jenderal Andika dalam tindakannya, tetapi secara etika mencederai profesionalitas TNI di kemudian hari.
“Sebab ketika nama Andika masuk ke bursa capres, itu sudah pasti ditarik pada kepentingan politik, sementara dirinya masih menjabat sebagai Panglima TNI,” ujarnya di Jakarta, Selasa (26/7).
Ada dua alasan kinerja Andika sebagai Panglima TNI berpotensi ganda dengan kepentingan politik pribadinya. Pertama, pengumuman akhir pengusungan calon presiden secara definitif dari Partai NasDem kemungkinan akhir tahun 2022.
Baca Lagi: BNPT Menduga Dua Negara Ini Mengalir Aliran Dana ACT
“Andika dengan jabatan yang dipimpinnya akan memanfaatkan power tersebut untuk mempengaruhi NasDem mengusungnya, sebab secara personal Andika seperti membiarkan usulan dari NasDem tersebut dan ini berpotensi abuse of power,” katanya.
Lebih lanjut, Robi melihat beda sikap antara Andika dengan Panglima TNI 2015-2017 Gator Nurmantyo. Gatot secara tegas ketika menjabat sebagai Panglima TNI mengatakan bahwa dirinya tidak akan mencalonkan atau tidak bersedia dicalonkan sebagai presiden selagi dirinya menjabat sebagai Panglima TNI.
Alasan kedua, ketika tidak ada sikap yang jelas oleh Jenderal Andika, maka pekerjaannya sebagai Panglima TNI berpotensi menjadi tidak profesional.
“Sebab apa pun yang akan dilakukannya saat ini pasti sarat ditunggangi dengan pencitraan dirinya untuk menaikkan popularitas dan elektabilitas,” kata dia.
Comments 3