JAKARTA – Operasi keamanan di Papua tidak lagi hanya mengandalkan cara-cara konvensional atau manual tetapi juga didukung penggunaan teknologi.
Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subianto, mengatakan TNI menggunakan teknologi drone dalam operasi di Papua.
Drone tersebut digunakan dalam tugas patroli oleh anggota TNI-Polri, guna memastikan lokasi yang akan dituju aman dari ancaman.
“Teknologi kami sudah menggunakan drone di sana, untuk patroli itu kami sudah tidak seperti dulu masuk ke pedalaman sampai 10 hingga 20 km dari titik squad ini, sekarang kami menggunakan drone kalau aman baru kami masuk,” ujarnya saat melakukan kunjungan silaturahmi di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (5/12/2023).
Menurut Agus, pihaknya sudah mengoptimalkan penggunaan drone di satuan-satuan TNI dengan membentuk satuan drone.
Satuan drone nantinya tidak hanya digunakan untuk operasi keamanan, tapi juga dalam operasi kemanusiaan saat terjadi bencana alam.
“Di TNI juga sudah akan dioptimalisasi akan buat organisasi drone. Jadi satuan-satuan itu ada satuan dronenya. Dan drone juga selain digunakan untuk operasi bisa juga digunakan untuk menangangi bencana alam, seperti pencarian korban, kami sekarang menggunakan drone tentunya dengan spek yang berbeda-beda ada spek yang low sampai high,” kata Agus.
Polri Gunakan Teknologi Bedakan Warga Sipil dan KKB Papua
Sementara Kapolri, Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, mengatakan penggunaan teknologi saat operasi diperlukan untuk memaksimalkan tugas di lapangan, salah satunya saat membedakan antara warga sipil dan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).
“Teknologi tentunya pasti kami gunakan, sehingga kemudian kami juga betul-betul meminimalisir yang kami hadapi ini kelompok masyarakat atau kelompok kriminal bersenjata,” ujar Sigit.
Menurut dia, penggunaan teknologi sangat penting saat menjalankan operasi keamanan di Papua. Tetapi, Polri dan TNI mengedepankan upaya diplomasi dalam menyelesaikan persoalan di Bumi Cenderasih.
“Kami tetap mengimbau dengan konsep-konsep diplomasi yang kami miliki untuk bagaimana kami sama-sama menjaga mereka (KKB) menjadi satu di dalam lingkup NKRI,” kata Sigit.
Namun, Sigit menegaskan, sikap Polri kepada pihak-pihak yang membahayakan masyarakat sipil akan dilakukan tindakan penegakan hukum yang tegas.
“Namun terhadap yang kemudian membahayakan masyarakat sipil dan kemudian berupaya melakukan hal-hal yang mengganggu, dan mengancam jiwa tentunya kami harus mengambil langkah-langkah dalam penegakan hukum,” katanya.
Ia menekankan, konsep operasi yang dijalankan oleh Polri adalah memperkuat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua.
“Tapi tentunya konsep untuk Papua ke depannya adalah bagaimana memperkuat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua,” ujar Sigit.
Di sisi lain, Polri menjalankan dua operasi di Papua, yakni operasi yang bersifat soft lewat diplomasi dan operasi yang bersifat hard atau menggunakan penegakan hukum.
Ia menjelaskan, operasi soft approach tersebut operasi yang dilakukan untuk mengawal program-program terkait dengan pembangunan di Papua. Yakni bagaimana mensejahterakan masyarakat Papua, meningkatkan sumber daya manusia dan pembangunan infrastruktur.
“Termasuk juga kegiatan-kegiatan lain, itu tentunya Polri dan juga TNI ikut di dalamnya,” kata Sigit.
Kemudian terkait keberadaan KKB di Papua, Polri dan TNI menggunakan operasi penegakan hukum agar pembangunan di Papua tidak terganggu.
“Tentunya itu yang kami jaga agar kemudian pembangunan di Papua tidak terganggu. Tentunya kami dengan Pak Panglima sudah memiliki konsep untuk menghadapi mereka (KKB),” kata Sigit.
