GARDANASIONAL, JAKARTA – Marwah dan nama baik Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dipertaruhkan dalam pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI. Dengan demikian, seluruh komponen bangsa harus turut serta dalam menjamin keberhasilan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Untuk itu, TNI dan Polri harus bahu membahu dengan seluruh Kementerian dan Lembaga serta seluruh lapisan masyarakat untuk memastikan kelancaran, keamanan, kenyamanan dan kesuksesan pelantikan tersebut.
Hal itu disampaikan Panglima TNI, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, didampingi Kapolri, Jenderal Pol Tito Karnavian, saat “Apel Gelar Pasukan Pengamanan Dalam Rangka Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI Tahun 2019” di lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat, Kamis (17/10/2019).
“Laksanakan koordinasi ketat, baik dengan satuan atas, samping maupun satuan bawah. Laksanakan pula koordinasi yang baik dengan instansi-instansi terkait lainnya. Hilangkan ego sektoral yang sempit. Saatnya kita berbuat untuk kepentingan yang lebih besar, kepentingan bangsa dan negara,” tegasnya.
Bangsa Indonesia bersyukur atas perlindungan Allah SWT karena telah berhasil melaksanakan satu agenda politik nasional yang sangat besar, yaitu tahapan Pemilu Legislatif serta Presiden dan Wakil Presiden dalam keadaan tertib dan aman. “Puncak dari semua agenda tersebut adalah pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI yang tinggal beberapa hari lagi,” imbuhnya.
Menurut Hadi, semua itu tentu tidak lepas dari jerih payah seluruh prajurit TNI dan anggota Polri dimanapun berada dan bertugas. “Saya sangat bangga dan menyampaikan terima kasih yang tulus atas pelaksanaan tugas tersebut, yang tentu juga disertai pengorbanan dan doa dari keluarga di rumah. Kalian telah menunjukkan profesionalisme dalam melaksanakan tugas, sekaligus menunjukkan bahwa TNI dan Polri akan selalu bersinergi dengan seluruh komponen bangsa,” ungkapnya.
Apel gelar pasukan hari ini, kata Hadi, dilakukan untuk memeriksa kesiapan akhir seluruh satuan, personel, alat perlengkapan dan alutsista yang akan digunakan. “Saya yakin kalian telah mendapatkan perintah terkait tugas dan tanggung jawab perorangan dan satuan,” katanya.
“Pahami dan kuasai rincian tugas tersebut serta aturan pelibatan dalam menghadapi setiap perkembangan situasi. Seluruh Komandan Satuan harus senantiasa memastikan anggotanya memahami siapa berbuat apa, agar tidak terjadi gangguan dalam pelaksanaan tugas,”sambungnya.
Ia menekankan agar setiap personel yang terlibat untuk terus memelihara kewaspadaannya terhadap berbagai perkembangan situasi yang terjadi. “Cermati setiap informasi yang masuk dan olah informasi tersebut dengan cermat, agar kita tidak melewatkan intelijen sekecil apapun. Kegagalan memahami informasi akan menyebabkan pengambilan keputusan yang tidak tepat dan dapat membahayakan pelaksanaan tugas,” terangnya.
Ia juga memerintahkan prajurit TNI dan anggota Polri, mengajak keluarga dan masyarakat luas untuk bersama-sama berdoa, agar upacara pelantikan berjalan dengan khidmat dan membawa keberkahan bagi bangsa dan negara ini. “Sampaikan pula untuk senantiasa tidak terpengaruh dengan ajakan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, yang hanya bermaksud memprovokasi dan membuat rusuh. Kerusuhan dan kerusakan hanya akan membawa kerugian bagi kita sendiri,”ujarnya.
“Sekali lagi saya selaku Panglima TNI mengucapkan terima kasih dan rasa bangga atas profesionalisme yang kalian tunjukkan. Kalian adalah kebanggaan seluruh rakyat Indonesia,” lanjutnya.
Ia menambahkan, saya pasukan yang ditugaskan dalam rangka mengamankan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI sebanyak 30 ribu personel. “Pengamanan mulai dilaksanakan hari ini, dimana pasukan yang terlibat sudah di insert ke wilayah-wilayah sesuai tanggung jawabnya. Ring 1 dilaksanakan dan dibawah tanggung jawab Paspampres, Ring 2 dibawah tanggung jawab TNI dan Ring 3 dibawah tanggung jawab gabungan antara TNI, Polri dan unsur lainnya,” jelasnya.
Terkait pengamanan obyek vital, menurut Hadi, obyek yang akan diamankan diantaranya Presiden, Wakil Presiden dan keluarganya, tamu-tamu undangan baik luar negeri seperti Kepala Negara, Kepala Pemerintahan dan utusan khusus, mulai dari saat kedatangan, di perjalanan sampai dengan tempat hotel maupun wisma, hingga sampai ke gedung DPR/MPR.
Selanjutnya untuk pengamanan sarana prasaran dan tempat-tempat perekonomian menjadi konsentrasi dengan perimeter yang sudah ditentukan. “Beberapa titik kritis yang harus diperkuat diantaranya adalah gedung DPR/MPR, Istana Presiden, Bandara Soekarno-Hatta, Halim Perdanakusuma, PLN, Pertamina dan tempat-tempat lain yang dianggap perlu untuk diamankan termasuk Glodok dan Jembatan Tiga,”tutupnya.
