JAKARTA – Tenaga vaksinator TNI dikerahkan guna melaksanakan vaksinasi tahap kedua secara besar-besaran. Tentunya mereka juga sudah melakukan pelatihan dan terverifikasi sebanyak 10.000 vaksinator TNI akan diperbantukan ke Kementerian Kesehatan (Kemenkes), sehingga pelaksanaan nantinya akan mengikuti SOP yang dikeluarkan oleh Kemenkes.
Hal tersebut disampaikan Panglima TNI, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, usai memimpin Apel Gelar Kesiapan Tenaga Vaksinator dan Tracer Covid-19, di Plaza Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (9/2/2021).
“Apel gelar kekuatan bagi tenaga vaksinator maupun tracer TNI yang kita lanjutkan dengan pelatihan atau Training Of Trainer (TOT) diikuti seluruh anggota Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bintara Pembina Potensi Maritim (Babinpotmar) dan Bintara Pembina Potensi Dirgantara (Babinpotdirga),” ujarnya.
Tenaga vaksinator tersebut, akan ditugaskan untuk membantu Kementerian Kesehatan dan Pemerintah Daerah serta ditempatkan di 23.000 desa yang ada di Jawa dan Bali.
“Itupun masih bisa berubah, sesuai dengan perkembangan yang terjadi di lapangan,” katanya.
Nantinya diharapkan, setiap desa akan dibangun pos terpadu yang diawaki dari Babinsa, Babinkamtibmas, Satlinmas dan Satpol PP.
“Mereka akan diberikan SOP sesuai apa yang dilaksanakan di daerah masing-masing dan perkembangan yang ada di wilayah setempat. Tentunya akan berbeda petugas yang ada di zona hijau, zona kuning, zona orange, dan zona merah,” kata dia.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin, mengatakan Covid-19 merupakan perang menghadapi virus SARSCov-2. Itu sebabnya Kemenkes bekerja sama dengan TNI dan Polri untuk mengatasi perang tersebut.
“Perang ini harus dimulai dengan tujuan yang jelas yaitu mengurangi laju penyebaran virus,” ujar dia.
“Target operasi dari perang ini adalah mengurangi laju penularan virus. Kita harus memiliki kemampuan intelijen yang kuat melakukan identifikasi dimana dan siapa musuhnya dengan melakukan program testing dan tracing,” Budi menambahkan.
Kerja sama Kemenkes, TNI, dan Polri adalah untuk memastikan bahwa hal itu dilakukan sampai ke level paling kecil, paling rendah, di grass root, di seluruh Desa-Desa dan Kabupaten Kota serta di seluruh RT dan RW.
“Dibutuhkan jaringan sampai level terbawah. Itu sebabnya kami bekerja sama dengan TNI dan Polri,” katanya.
