JAKARTA – Penyebaran ideologi radikal dan intoleran yang tidak pandang bulu, bahkan Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri juga dijadikan sasaran. Mengharuskan setiap lembaga atau institusi pemerintah memiliki strategi guna membuat benteng penangkal penyebaran paham tersebut.
Sekretaris Badan Penelitian Pengembangan dan Pendidikan Latihan (Sesbalitbangdiklat) Kementerian Agama (Kemenag RI), H. Muharram Marzuki, mengatakan perlunya pembinaan ke dalam secara intensif, oleh para pimpinan di instansi atau lembaga negara sebagai upaya pencegahan dini.
“Paling penting adalah pembinaan ke dalam oleh para pimpinan lembaga atau instansi pada unit masing-masing.Karena merekalah yang paling tahu internalnya sendiri,” ujarnya di Jakarta, Selasa (12/10/2021).
Pembinaan tersebut, bertujuan untuk menginfiltrasi terhadap nilai-nilai kebangsaan kepada para pegawai atau aparatur negara, tentang bagaimana prinsip dan komitmen atas Pancasila, Kebhinnekaan, serta bagaimana warga negara dapat hidup saling menghormati dan menghargai.
Tak hanya itu, mengenai sistem rekrutmen atau penjaringan calon aparatur negara, juga tidak boleh hanya sekadar ujian tertulis saja. Namun lebih dari itu, perlu diperkuat dengan tes wawancara ideologi kebangsaan.
“Kalau yang mewawancarai saja tidak paham ideologi, dan sebagainya, khawatirnya malah makin merapuhkan ketahanan di internal lembaga atau instansi, sehingga harus dicek betul bagaimana kecintaan mereka terhadap bangsa dan negara” ujar dia.
Proses rekrutmen calon aparatur negara harus dilakukan seketat mungkin, oleh orang-orang yang memiliki kapasitas pengetahuan dan wawasan kebangsaan yang sagat baik.
Disamping, perlu penguatan sinergitas antar lembaga/instansi, sehingga tidak hanya sekadar formalitas saja, tapi diikuti secara mendalam terutama pada sisi memperkuat nilai kebangsaan.
Ia mengklaim, pencegahan radikalisme dan intoleransi di lingkungan Kemenag sudah sangat baik, terutama dalam hal penguatan lembaga-lembaga pendidikan.
“Juga yang dilakukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) di pesantren-pesantren,” katanya.
Marzuki menjelaskan, salah satu program Kemenag berupa moderasi beragama.Upaya ini, dinilai menjadi salah satu upaya yang baik dan menyentuh kepada seluruh lapisan masyarakat baik pejabat negara, ormas, lembaga pendidikan, maupun masyarakat biasa.
“Moderasi beragama yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat harus dilakukan secara massif, termasuk kepada aparatur negara, jadi sekali lagi pembinaan internal sangat penting,” kata dia.
