JAKARTA – Pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang secara pribadi tak ingin Warga Negara Indonesia (WNI) eks ISIS kembali ke tanah air, membuat Direktur Eksekutif Lokataru, Haris Azhar angkat bicara.
Haris meminta agar Pemerintah mengecek satu persatu motivasi para WNI tersebut yang ingin kembali ke Indonesia. Karena itu, tak ada salahnya apabila memberi kesempatan kepada mereka yang benar-benar jera, untuk balik ke tanah air.
“Kalau rencana memulangkannya dalam arti para WNI tersebut bukan dari program pemerintah alias mereka memang mau pulang, insaf, jadi korban tipu daya, maka harus dicek satu persatu dan ini memang tugas negara,” ujarnya di Jakarta, Kamis (6/2/2020).
Menurut Haris, yang salah jika pemerintah membiarkan mereka kembali tanpa melakukan pengawasan khusus. “Yang salah kalau mereka sekadar balik, lalu negara tidak lakukan hal yang tepat, bisa disusupi oleh orang atau WNI yang memang mau membawa ideologi (negatif) tersebut,” katanya.
“Makanya negara harus tangani mereka, urus dan pahami betul masalah masing-masing,” Haris menambahkan.
Haris khawatir, masyarakat dunia mempertanyakan peran pemerintah, jika ngotot menolak para WNI eks ISIS. Karenanya, melalui intelijen pemerintah diminta untuk memilah mana WNI eks ISIS yang benar-benar menyesali perbuatannya dan yang tidak.
“Pemerintah kan sudah dapat banyak bantuan dan kerjasama Counter Violence Ekstremisme, jadi akan ditagih perannya, apalagi terhadap warganya sendiri,” kata dia.
“Pemerintah tidak boleh takut. Makanya, peran intelijen dan kemampuan mengurai dari pemerintah harus digunakan. Ini dalam HAM disebut sebagai tanggung jawab negara. Masyarakat awam kan nggak punya wewenang dan kelengkapan jalankan tugas intelijen dan penanganan pemulihan,” Haris melanjutkan.
Bagi Haris, pemerintah harus mengambil langkah strategis. “Tidak bisa kita sekadar mainkan sentimen, lalu menyatakan bahwa mereka tidak boleh balik ke Indonesia,” katanya.
“Misalnya sudah kabur dari ISIS, negara mana yang disuruh tangani mereka? Kita di sini suka anti orang asing, pengungsi, tapi kita juga ‘ekspor’ orang yang kita anggap bermasalah ke negara lain,” Haris menambahkan.
Sebelumnya, Jokowi mengaku secara pribadi ketidaksetujuannya atas rencana pemulangan WNI eks ISIS ke Indonesia. Karena itu perlu dilakukan pembahasan dalam rapat terbatas (ratas).
“Kalau bertanya pada saya, ini belum ratas lo ya, kalau bertanya pada saya, saya akan bilang ‘tidak’. Tapi masih dirataskan,” ujarnya di Jakarta, Rabu (5/2/2020).
Menurut Jokowi, rencana pemulangan WNI eks ISIS ke Indonesia masih memerlukan perhitungan mendalam dan mendengar masukan dari berbagai kementerian dalam rapat terbatas.
“Kita pastikan semuanya harus lewat perhitungan kalkulasi plus minusnya. Semuanya dihitung secara detail dan keputusan itu pasti kita ambil di dalam ratas setelah mendengarkan dari kementerian-kementerian dalam menyampaikan hitung-hitungannya,” katanya.
“Sampai saat ini masih dalam proses pembahasan, dan nanti sebentar lagi kita akan putuskan kalau sudah dirataskan. semuanya masih dalam proses, plus dan minusnya,” Jokowi melanjutkan.
