JAKARTA – Public civility atau kesantunan publik harus dikedepankan saat berdemokrasi seperti mengeluarkan kritik atau saran, agar tidak menyinggung perasaan orang lain.
Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahardiansyah, mengatakan untuk mengedepankan kesantunan di dalam berucap dan bertindak saat menyampaikan aspirasi, masyarakat sejatinya memiliki social capital atau modal sosial yang cukup tinggi.
“Modal sosial bangsa Indonesia seperti gotong royong dan toleransi. Untuk membangun gotong royong dan toleransi harus dilakukan dengan cara yang sering seperti dengan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat,” ujarnya di Jakarta, Kamis (18/2/2021).
”Perlu dilakukan komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat dengan bermusyawarah dan dialog. Bukan sedikit-sedikit di bawa ke urusan hukum,” Trubus menambahkan.
Masyarakat juga, perlu membangun penguatan toleransi sehingga seseorang tidak berperilaku radikal. Karenanya, harus dikedepankan kembali bahwa dengan demokrasi Pancasila bisa diselesaikan secara kekeluargaan dan musyawarah.
”Seperti yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo yang menghendaki masyarakat demokratis yang kritis. Tapi kritiknya harus memakai solusi, jangan sekadar mengatakan kekurangannya saja, tapi tanpa ada solusi,” kata dia.
Menurutnya, apa yang dimaksud Presiden Jokowi adalah kritik yang solutif. Dimana kritik yang membangun dan konstruktif, sehingga tidak memojokkan pihak pihak lain.
“Dengan begitu pihak tidak menjadi marah, tersinggung atau antipati,” katanya.
Oleh karena itu, lanjut Trubus, membangun masyarakat demokrasi merupakan tantangan seluruh elemen bangsa menuju Indonesia Emas di tahun 2045 mendatang.
“Menurut saya tantangan terberat itu ada pada pendidikan, bagaimana mendidik mereka agar moralnya santun, moral yang menegakkan nilai-nilai Pancasila, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan nilai keadilan,” ujar dia.
