JAKARTA – Menteri Pertahanan (Menhan) Amerika Serikat (AS), Mark Esper memberikan visa kepada Menteri Pertahanan (Menhan), Prabowo Subianto, yang rencananya bakal bertolak ke Negeri Paman Sam pada 15 Oktober 2020 mendatang.
Prabowo dikabarkan sebagai salah satu dari tujuh purnawirawan TNI yang dilarang masuk Amerika Serikat, karena masalah hukum pada 1998 silam.
Juru Bicara Menteri Pertahanan, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengatakan keberangkatan Prabowo guna pembahasan kerja sama bilateral bidang pertahanan kedua negara.
“Undangan itu untuk melanjutkan pembicaraan detail terkait kerja sama bilateral bidang pertahanan,” ujarnya di Jakarta, Senin (12/10/2020).
Dahnil menjelaskan, Prabowo Subianto selama ini aktif melakukan diplomasi pertahanan ke berbagai negara termasuk Amerika Serikat. Karena itu dirinya memastikan sang menteri bakal menghadiri undangan tersebut.
“Menteri Pertahanan akan memenuhi undangan resmi Pemerintah Amerika Serikat melalui Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Mark Esper tersebut,” kata Dahnil.
Mengutip Arab News, seorang dosen studi Amerika di Universitas Indonesia, Suzie Sudarman, mengatakan undangan tersebut sebagai kecenderungan Washington untuk mengabaikan tuduhan pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu oleh tokoh-tokoh berpengaruh di kawasan Indo-Pasifik.
“Ini adalah cara bagi pemerintahan Trump untuk menunjukkan kepada negara-negara tempat mereka terlibat, bahwa AS tidak akan banyak mencampuri urusan dalam negeri negara-negara tersebut,” katanya.
Prabowo yang saat ini memegang peran di kementerian pertahanan menjadi pejabat publik. Karena itu dinilai bisa mewakili negara memiliki kemungkinan untuk mendapatkan produk pertahanan AS.
“Jika kunjungan itu menghasilkan kesepakatan, Trump akan mengatakan sesuatu tentang mengamankan kesepakatan untuk meningkatkan slogan ‘America First’ dan ‘Make America Great Again’,” kata dia.
Menurut dia, kecil kemungkinan Prabowo akan mengalami perlakuan yang sama seperti mantan Panglima TNI, Jenderal (Purn) TNI Gatot Nurmantyo, yang dilarang naik pesawat menuju AS pada Oktober 2017 silam, meskipun ada undangan resmi dari mitranya.
Dengan latar belakang keluarganya, lanjut Sudarman, Prabowo selalu condong ke AS, yang membuatnya agak diterima di sana, meski ada tuduhan pelanggaran HAM. Bahkan kunjungan tersebut juga dianggap tidak terlalu berisiko untuk citra Trump menjelang pemilihan presiden AS.
