JAKARTA – Beredar kabar bakal dilakukan reshuffle kabinet Indonesia Maju. Kali ini, dorongan tersebut datang dari para relawan Jokowi.
Kelompok pendukung Jokowi ini merasa gerah dengan jebloknya tingkat kepuasaan publik atas kinerja pemerintahan Jokowi-Maruf Amin dalam satu tahun pertama.
“Memang reshuffle itu hak prerogatif Presiden, yang memutuskan kapan dan siapa yang kena reshuffle. Tetapi Presiden mesti perhatikan juga masukan, tidak hanya dari relawannya saja, tapi juga dari masyarakat umum,” ujar Sekjen Seknas Jokowi, Dedy Mawardi, di Jakarta, Minggu (1/11/2020).
Dedy mengatakan, hasil lembaga survei tentang kinerja para menteri bisa menjadi masukan. Misalnya hasil survei yang dilakukan Lembaga Charta Politika Indonesia, dimana Menteri Keuangan, Sri Mulyani; Menteri BUMN, Erick Thohir; dan Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto; sebagai tiga menteri berkinerja terbaik selama masa pandemi Covid-19.
“Yang mau ada reshuffle itu bukan cuma kami relawan tapi juga rakyat kebanyakan. Evaluasi kami jelas, di luar Menteri Keuangan, Menteri BUMN, dan Menteri Pertahanan, silakan Presiden Jokowi mengevakuasi dan me-reshuffle menteri di kabinet,” kata dia.
Dedy menjelaskan, reshuffle untuk perbaikan seharusnya jadi pertimbangan utama Presiden Jokowi jika tidak ingin rakyat makin skeptis. Apalagi tingkat kepuasan sudah di bawah 50 persen.
“Presiden yang paling tahu siapa menteri yang harus meninggalkan kursinya dan siapa yang harus bertahan,” katanya.
