JAKARTA – Menteri Pertahanan (Menhan) RI, Prabowo Subianto, menegaskan Badan Intelijen Negara (BIN) tidak berada di bawah Kementerian Pertahanan (Kemhan). Hal itu menanggapi instruksi yang disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi), dimana Kementerian Pertahanan diminta untuk menjadi koordinator intel.
“(BIN) tidak di bawah Kementerian Pertahanan,” ujar Prabowo di Jakarta, Rabu (25/1/2023).
Kementerian Pertahanan, ditugaskan Jokowi sebagai koordinator. Hal tersebut semacam instruksi bagi pihak Kementerian Pertahanan untuk membantu Presiden dalam menilai berbagai persoalan bangsa.
“Diperintahkan oleh Presiden untuk semacam koordinator untuk membantu presiden menilai,” katanya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta Kemhan menjadi orkestrator intelijen informasi di semua lini. Arahan tersebut disampikan Presiden dalam Rapat Pimpinan (Rapim) Kemhan Tahun 2023 di Aula Bhinneka Tunggal Ika, Kemhan, Jakarta, Rabu (18/1/2023).
“Saya minta Kementerian Pertahanan harus bisa menjadi orkestrator, bisa mengorkestrasi dari informasi-informasi intelijen pertahanan dan keamanan yang kita punya di mana-mana,” ujarnya.
Jokowi menilai, Indonesia memiliki beberapa sumber informasi intelijen pertahanan dan keamanan, seperti Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Badan Intelijen Negara (BIN), juga Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
“Ini harus diorkestrasi agar menjadi sebuah informasi yang satu sehingga kita memutuskan policy, memutuskan kebijakan itu betul, paling tidak mendekati benar. Jadi langkah kerja memang harus preventif,” ujar Jokowi.
Selain itu, Presiden juga meminta Kemhan untuk dapat menyampaikan informasi intelijen secara cepat sehingga dapat digunakan untuk menentukan langkah mitigasi atas kejadian yang sudah diketahui sebelumnya.
“Pak ini hati-hati, ini akan terjadi, kemungkinan akan terjadi seperti ini’. Jangan sudah kejadian saya baru diberitahu, sekali lagi informasi intelijen menjadi sangat vital,” katanya.
