JAKARTA – Tahun 2022 telah mencapai ujung perjalanannya, dan siap menapaki tahun 2023. Salah satu potensi virus yang masih menggerogoti bangsa ini adalah penyakit ideologis yang ingin merubah ideologi, sistem dan menebar perpecahan di tengah masyarakat, dengan serbuan narasinya. Karena itulah, perlu memperkuat barisan guna merawat PBNU (Pancasila, Binneka Tunggal Ika, NKRI, dan Undang-Undang Dasar 1945) merupakan bentuk vaksinasi agar ketahanan ideologi tercapai.
Wakil Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) DKI Jakarta, Ignatius Rudy Pratikno, mengatakan sebagai refleksi dipenghujung tahun 2022, perlu segenap warga masyarakat memperkuat barisan guna menetralisir virus radikalisme dan intoleransi yang masih kerap menghantui berbagai elemen bangsa disepanjang tahun belakangan ini.
“Perlunya kita memperkuat barisan untuk menetralisir mereka-mereka yang radikal itu, juga mereka yang intoleran juga harus kita netralisasi,” ujarnya di Jakarta, Jumat (30/12/2022).
Kekeliruan dalam menerima informasi lah yang menjadi salah satu penyebab mudahnya seseorang cenderung melakukan hal-hal tercela yang mengganggu kerukunan hidup umat beragama dan bermasyarakat.
“Karena sebetulnya itu, mereka bukannya ingin melakukan kegiatan-kegiatan yang radikal atau kegiatan-kegiatan yang tidak bertoleransi tapi kebanyakan mereka itu mendapatkan informasi dan pemahaman yang salah. Karena itu akhirnya jadi banyak yang menganut ideologi radikal itu,” jelasnya.
Terlebih menjelang tahun politik, Rudy Pratikno menilai rawan sekali terjadi perpecahan antar suku dan umat beragama baik secara online maupun offline, yang menurutnya cukup melelahkan dan mengkhawatirkan dapat mempengaruhi generasi bangsa ini. Sehingga dirinya mewanti-wanti segenap umat untuk waspada dan berhati-hati.
Untuk itu, Rudy berpesan agar pesta politik yang sejatinya hanya berlangsung sementara justru memecah kerukunan akibat nafsu politik semata. Memilih pemimpin sejatinya juga perlu bijak, dengan melihat bagaimana sepak terjangnya untuk kepentingan masyarakat luas serta punya program yang jelas. Jangan mudah terjebak pada politik identitas yang memecah belah.
“Kita selalu kepada umat, memberitahukan bahwa pemilihan pemimpin itu jangan berdasarkan sukunya, jangan berdasarkan agama, jangan karena golongan. Tapi kita melihat track record-nya dia, bagaimana untuk kepentingan masyarakat luas, bagaimana ia bertindak dan bisa berbuat serta juga punya program yang jelas,” ujarnya.
Ia juga berharap kepada segenap tokoh agama untuk berperan aktif memberikan penjelasan kepada umat pentingnya merawat PBNU (Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, NKRI dan UUD 1945) untuk menjaga Indonesia harmoni. Karena sejatinya urusan kehidupan kebangsaan tidak bisa dipisah-pisahkan.
“Mengajak dan menjelaskan supaya masyarakat betul tahu. Karena kehidupan kebangsaan kan tidak bisa kita pisah-pisahkan, kalau kita sibuk urusan kecil-kecil saja yang diributkan ya, nanti akibatnya kan bisa parah begitu,” kata dia.
Dirinya juga optimis dan mendukung penuh terkait rekomendasi yang dikeluarkan oleh Ketua Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) dan Lembaga Persahabatan Ormas Keagamaan (LPOK), Said Aqil Siroj, dalam Rapat Koordinasi Nasional Gugus Tugas Pemuka Agama BNPT RI dalam rangka Pencegahan Paham Radikal di Jakarta beberapa waktu lalu, yang mendorong pemerintah menerbitkan aturan tentang pelarangan ideologi yang bertentangan dengan Ideologi Pancasila.
Menurutnya, rekomendasi yang diusung oleh LPOI-LPOK sebagai bagian dari usaha menekan serta menutup ruang gerak kelompok radikal. Dan melalui sikap yang tegas ini, ia juga berharap segenap kelompok ikut mendukung dan bersikap.
“Setiap usaha lebih mempersatukan bangsa setiap usaha yang berusaha mensejahterakan seluruh bangsa tentu harus kita dukung. Di mana itu juga ada moderasi keagamaan dan sebagainya, itu sudah mulai jalan baik ya. Optimis bahwa program-program yang disebutkan tadi oleh Pak Kiai Said Aqil juga akan berhasil,” kata Ignatius Rudy mengakhiri.
