JAKARTA – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) RI, Komjen Pol. Eddy Hartono menegaskan pentingnya koordinasi yang erat antara BNPT, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), serta Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti Teror Polri dalam upaya deradikalisasi, terutama terhadap pelaku terorisme.
Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 yang memberikan amanat untuk menangani para tersangka, terdakwa, dan narapidana terorisme di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).
Eddy Hartono mengatakan, tim koordinasi yang melibatkan ketiga instansi harus saling bersinergi untuk memastikan napiter dapat kembali menjadi warga negara yang produktif.
“Kami berkoordinasi pelaksanaan deradikalisasi antara Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan dan Densus 88 untuk menangani para napiter di dalam lapas,” ujarnya di Jakarta, Kamis (9/1/2025).
Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Jenderal Pol. (Purn) Agus Andrianto, juga menegaskan pentingnya kolaborasi. Ia menyebutkan, kementeriannya telah menyediakan dukungan penuh dalam pembinaan napiter dengan pendekatan yang berbasis pada pencegahan radikalisasi.
Baca Juga: Kerja Sama BNPT dan Garuda Indonesia: Langkah Strategis Mengatasi Terorisme di Sektor Aviasi
Oleh karena itu, Agus berkomitmen untuk terus mendukung kegiatan BNPT dan Densus 88. “Kami siap berkolaborasi dan mendukung upaya-upaya kedua lembaga untuk menjaga keamanan negara ini,” katanya.
Begitu pula dengan Kepala Densus 88 AT, Irjen Pol. Sentot Prasetyo, yang menegaskan koordinasi yang dilakukan selama ini sudah cukup baik, tetapi perlu ditingkatkan. Pentingnya sinergi ini bertujuan agar deradikalisasi dapat berjalan lebih efektif dan jaksa penuntut umum, pengacara, serta penegak hukum lainnya tidak merasa kesulitan dalam menegakkan hukum terhadap pelaku terorisme.
Menurut beberapa sumber dari negara-negara yang memiliki pengalaman serupa, seperti Inggris dan Australia, program deradikalisasi yang melibatkan keluarga dan masyarakat lokal terbukti lebih efektif.
Ini menciptakan dukungan sosial yang kuat bagi individu yang keluar dari jaringan terorisme. Mengadaptasi prinsip ini, BNPT berusaha untuk melibatkan berbagai elemen masyarakat dalam program deradikalisasi agar hasil yang dicapai lebih berkelanjutan.
Sebagai contoh, di Inggris, pemerintah memanfaatkan program “prevent” untuk mengedukasi masyarakat tentang bahaya ekstremisme. Pendekatan ini berfokus pada pencegahan sebelum terjadinya radikalisasi, dan menawarkan pendidikan serta dukungan kepada individu yang berisiko.
Kemudian di Australia, terdapat program serupa yang mempertemukan napiter dengan mentor dan psikiater untuk mendalami masalah psikologis yang mungkin dihadapi.
Di Indonesia, langkah-langkah yang diambil oleh BNPT, Kementerian Imigrasi, dan Densus 88 sangat sejalan dengan praktik-praktik terbaik tersebut.
Melalui bimbingan yang komprehensif, pemerintah berupaya membantu para napiter tidak hanya untuk terhindar dari kembali ke jalur terorisme, tetapi juga untuk berkontribusi positif terhadap masyarakat.
Dengan kerja sama yang erat dan pendekatan inovatif, pemerintah Indonesia optimis upaya pencegahan dan penanggulangan terorisme dapat lebih efektif.
2 komentar