JAKARTA – Saat ini sedang terjadi proses radikalisme di sejumlah lembaga, baik pendidikan, majlis taklim, dan masjid. Terjadi kontestasi otoritas penyampaian nilai-nilai agama di ruang publik.
Hal itu dikatakan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama (Kemenag), Kamaruddin Amin, saat menjadi pembicara Dialog Isu-Isu Kebimasislaman dengan Praktisi Media di Bogor beberapa waktu lalu.
Oleh sebab itu, untuk menangkal hal tersebut, pihaknya bakal memfokuskan pada peningkatan kapasitas takmir masjid di seluruh Indonesia. Langkah ini dilakukan karena banyak takmir masjid yang literasi agamanya rendah.
“Ada penelitian begini, tentang takmir masjid di Jakarta, ternyata literasi takmir kita itu juga rendah,” katanya.
Rendahnya pengetahuan agama para pengurus masjid, membuat pihaknya tidak bisa menyeleksi atau memproteksi dari pikiran atau ideologi ekstrem yang masuk ke masjid. Padahal penyebaran pikiran atau ideologi ekstrem merupakan tantangan nyata saat ini.
“Jadi hasil penelitian menunjukkan takmir kita perlu diafirmasi. Jadi program untuk meningkatkan kualitas takmir saya kira itu penting,” ujarnya.
Ia mengaku, peningkatan kapasitas takmir masjid telah berjalan dan akan ditambah kuantitasnya. “”Bukan standarisasi, (hanya) pelatihan-pelatihan lah. Tidak kita stadarisasi, tidak juga kita sertifikasi takmir ini,” kata dia.
“Mereka perlu diberi pengetahuan informasi agama, supaya setidaknya mereka bisa dalam menyeleksi atau menerima penceramah misalnya. Kalau nggak punya pemahaman sama sekali kan juga bisa berpotensi riskan,” Kamaruddin menambahkan.
Tak hanya takmir masjid, peningkatan literas agama juga bakal diterapkan pada imam masjid dan penceramah. Sebab, masjid merupakan sumber pengetahuan keagamaan yang cukup penting.
Untuk memenangkan kontestasi tersebut, Kemenag melakukan penguatan penyuluh agama dengan mengusung isu moderasi beragama. Penyuluh agama didorong menjadi penceramah di masjid-masjid yang jumlahnya cukup banyak, sekitar 800.000-an.
