Garda Nasional
No Result
View All Result
Senin, 16 November, 2026
  • Login
  • Daerah
  • Nasional
  • Internasional
  • Kabar Mabes
  • Ragam
  • Opini
Subscribe
Garda Nasional
  • Daerah
  • Nasional
  • Internasional
  • Kabar Mabes
  • Ragam
  • Opini
No Result
View All Result
Garda Nasional
No Result
View All Result
  • Daerah
  • Nasional
  • Internasional
  • Kabar Mabes
  • Ragam
  • Opini
Home Kabar Mabes

TNI hingga Kemhan Teken Kesepakatan Penegakkan Hukum Udara di Indonesia

by Irfan Mualim
24.02.2020
in Kabar Mabes
A A
TNI hingga Kemhan Teken Kesepakatan Penegakkan Hukum Udara di Indonesia

JAKARTA – Untuk menegakkan hukum pada penanganan pesawat udara asing setelah pemaksaan mendarat (force down), sejumlah pihak terkait melakukan penandatanganan  bersama di Jakarta, Senin (24/2/2020).

Penandatanganan Kesepakatan Bersama tersebut ditandatangani masing-masing perwakilan, yang terdiri dari Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan (Kemhan) Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, dan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

Kemudian, Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia,  Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanam Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dan Staf Operasi Panglima Tentara Nasional Indonesia yang diwakili oleh Asops Panglima TNI, Mayjen TNI Tiopan Aritonang.  

Dari rilis Pusat Penerangan (Puspen) TNI ke Jernih.co, penandatanganan bersama dilakukan untuk meningkatkan sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi para pihak terkait, guna mengoptimalkan penegakkan hukum agar semua kegiatan penanganan pesawat udara asing, setelah pemaksaan mendarat (Force Down) oleh pesawat TNI AU dapat dilaksanakan secara efektif, berdaya guna, dan berhasil guna.

“Sesuai ketentuan hukum nasional dan internasional, sehingga tugas dan fungsi para pihak dapat diselenggarakan dengan baik,” kata Kabidpenum Puspen TNI, Kolonel Sus Taibur Rahman dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (24/2/2020).

BACA JUGA

Black Box Helikopter MI-17 Ditemukan di Perairan Seruyan

Black Box dan Ekor Helikopter MI-17 Ditemukan, TNI Serahkan FDR ke Tim Investigasi

07.11.2026
Barang bukti yang diamankan TNI usai kontak tembak di Yahukimo

Kontak Tembak di Yahukimo, TNI Amankan Tujuh Senjata Api

07.11.2026

Menkopolhukam, Mahfud MD, menegaskan, tindakan pemaksaan mendarat oleh TNI Angkatan Udara kepada pesawat asing sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2018 tentang pengamanan wilayah udara Republik Indonesia.

Apabila ada pesawat asing melintasi wilayah udara Indonesia, lanjut Mahfud, tanpa disertai perizinan yang jelas dan telah diperintahkan untuk keluar wilayah Indonesia, namun tidak mengindahkan perintah tersebut, maka akan dilaksanakan pemaksaan mendarat di landasan udara atau bandara yang memenuhi syarat.

Ia menjelaskan, pengelolaan pengamanan wilayah udara sudah tersirat pada Pembukaan UUD 1945 yang pada alinea keempat. Maka, penandatanganan kesepakatan tersebut dilakukan sesuai dengan peristiwa yang pernah terjadi beberapa waktu lalu, dimana saat itu banyak terjadi miskomunikasi pasca upaya force down dilakukan.

“Saya mengapresiasi kerja keras semua pihak yang telah berhasil menelurkan kesepakatan bersama yang baru saja ditandatangani guna menjadi pedoman dan dapat memaksimalkan kegiatan rekan-rekan yang berada di lapangan,” katanya.

Kesepakatan bersama ini dibuat, kata Mahfud, bukan untuk mengurangi dan menambah kewenangan yang sudah ada di masing-masing kementerian dan lembaga, melainkan untuk merajut dan menjadi rajutan sebagai standard operational prosedur masing-masing kementerian/lembaga.

Sehingga, nantinya setiap aktivitas kementerian/lembaga dapat berjalan secara lancar dan diharapkan dapat tercipta sinergitas antara kementerian/lembaga terkait dengan penanganan pesawat udara asing setelah force down.

Meski telah dilakukan penandatanganan, kata Mahfud, namun pelaksanaan dalam level teknis perlu dan harus selalu diperhatikan, sehingga aturan dan tata cara yang tertuang di dalam kesepakatan bersama, bukan sekadar tulisan tetapi bisa dimanfaatkan dan diimplementasikan dengan sebaik-baiknya secara maksimal.

Sekadar diketahui, pada tanggal 14 Januari 2019 lalu, dua pesawat tempur F-16 Fighting Falcon TNI AU Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru, Riau memaksa pesawat asing Ethiopian Airlines mendarat di Bandara Hang Nadim, Batam, Kepulauan Riau.

Upaya ini dilakukan, karena pesawat asing melintas di wilayah udara NKRI tanpa izin, sehingga dinyatakan telah melakukan penerbangan gelap.

Tags: TNI
Share61SendTweet38Share
Previous Post

SU-35S, Pesawat Siluman Terbaru Rusia

Next Post

Radikal Terorisme Muncul dari Sikap Intoleran, Kata Ma’ruf Amin

BERITA TERKAIT

Black Box Helikopter MI-17 Ditemukan di Perairan Seruyan
Kabar Mabes

Black Box dan Ekor Helikopter MI-17 Ditemukan, TNI Serahkan FDR ke Tim Investigasi

07.11.2026

SERUYAN - TNI berhasil menemukan dan mengevakuasi Flight Data Recorder (FDR) atau kotak perekam data penerbangan (black box) serta bagian...

Read more
Barang bukti yang diamankan TNI usai kontak tembak di Yahukimo

Kontak Tembak di Yahukimo, TNI Amankan Tujuh Senjata Api

07.11.2026
Gugur dalam Misi Pemadaman Karhutla, Sertu Heri Prasetyo Hari ini Dimakamkan di TMP Trenggalek

Gugur dalam Misi Pemadaman Karhutla, Sertu Heri Prasetyo Hari ini Dimakamkan di TMP Trenggalek

07.11.2026
Seskoad Edukasi Warga Jekan Raya Palangka Raya untuk Cegah Karhutla

Seskoad Edukasi Warga Jekan Raya Palangka Raya untuk Cegah Karhutla

06.11.2026
Next Post
Wapres Ambil Alih Penanganan Terorisme

Radikal Terorisme Muncul dari Sikap Intoleran, Kata Ma'ruf Amin

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terbaru

Rumah warga di Kabupaten Morowali yang mengharapkan bantuan pemerintah

Klarifikasi Anggaran Rumah Layak Huni Morowali, Dinas Perumahan Sebut Total Rp21,08 Miliar

16.11.2026

Nama Sufmi Dasco Menguat di Bursa Wapres, Dukungan Internal Gerindra Meluas

15.11.2026
Nama Wakil Bupati Ini Disebut dalam Sengketa Nikel Rp12,5 Miliar

Nama Wakil Bupati Ini Disebut dalam Sengketa Nikel Rp12,5 Miliar

15.11.2026
Nursalim, Pengusaha Ekonomi Kreatif Morowali

Pelaku Ekonomi Kreatif Morowali Dorong Sufmi Dasco Ahmad Isi Kursi Wakil Presiden Dampingi Prabowo ​

15.11.2026
Load More

Terpopuler

  • Bupati Morowali, Iksan saat menghadiri peringatan HUT ke 7 KKWB

    Bupati Morowali Ajak KKWB Jaga Persatuan dan Kedamaian

    172 shares
    Share 69 Tweet 43
  • Rp17 Miliar Beasiswa Morowali Tahap II Ditargetkan Cair Pekan Ini, 1.439 Mahasiswa Sudah Tervalidasi

    171 shares
    Share 68 Tweet 43
  • Krakatau Steel Rencana Bangun Hilirisasi Nikel di Morowali

    169 shares
    Share 68 Tweet 42
  • Mediasi Konflik Lahan Petani dan PT Vale, Bupati Morowali Tegas Larang Buka Lahan Baru

    166 shares
    Share 66 Tweet 42
  • FORBES Morowali Soroti PT Vale, dari Tenaga Kerja Lokal hingga Persoalan Lahan

    165 shares
    Share 66 Tweet 41
Garda Nasional

Copyright © 2026 Garda Nasional All Rights Reserved

Navigate Site

  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Kontak Kami
  • Pedoman Pemberitaan
  • Disclaimer Garda Nasional
  • Kebijakan Privasi (Privacy Policy)
  • Indeks

Follow Us

No Result
View All Result
  • Daerah
  • Nasional
  • Internasional
  • Kabar Mabes
  • Ragam
  • Opini

Copyright © 2026 Garda Nasional All Rights Reserved

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In