JAKARTA – Anggaran Kementerian Sosial (Kemensos) sebanyak Rp2,7 Triliun rupanya belum terealisasikan pada tahun 2021 lalu. Dana tersebut mayoritas dana bantuan sosial (bansos) yang masih tertahan di bank Himpunan Bank Negara (Himbara).
“Anggaran total itu Rp 108 triliun, realisasinya Rp 105 triliun sekian, ini sebagian besar belum terealisasi 2,7 triliun itu adalah bansos,” ujar Menteri Sosial, Tri Rismaharini, dalam rapat dengan Komisi VIII DPR, Rabu (19/1/2022).
Ia menjelaskan, setelah melakukan komunikasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, dana bansos tersebut tertahan dikarenakan pihak bank belum menyerahkan kartu bansos ke penerima bansos.
“Kami tahu kartu-kartu itu sudah ada di bank tapi belum diserhakan ke penerima,” katanya.
Akibat tertahannya penyaluran bansos tersebut, membuat angka realisasi di beberapa daerah masih kecil, misalnya Bali yang baru sekitar 84 persen maupun di Jawa Tengah yang masih di kisaran antara 80 dan 90 persen.
Oleh karena itu, Menteri Risma, mengajak anggota Komisi VIII DPR untuk ikut menyalurkan bansos tersebut di daerah pemilihan masing-masing. Sebab dengan cara itu dapat meningkatkan realisasi anggaran Kemensos tahun 2021 menjadi 100 persen pada Februari 2022 mendatang.
“Nanti kita siapkan jadwalnya untuk kita bersama-sama turun tapi di Dapil (daerah pemilihan) supaya bisa menyebar, karena kalau hanya satu lokasi misalkan kita kunjungan, itu yang selesai di situ,” katanya.
Diketahui, Kemensos menganggarkan belanja bansos pada 2021 sebesar Rp103,2 triliun, sementara realisasi anggaran sebesar 97,56 persen atau Rp100,7 triliun.
