JAKARTA – Pemerintah rupanya punya utang senilai Rp4 triliun yang belum dibayarkan terkait penugasan negara kepada Bulog perihal pengadaan impor beras dan disposal 20.000 ton.
Impor beras yang dimaksud berupa pemenuhan stok cadangan beras pemerintah (CBP) pada tahun-tahun sebelumnya. Sementara disposal 20.000 ton dengan nilai Rp173 miliar.
“Sampai saat ini utang negara kepada Bulog itu hampir Rp4 triliun belum terbayar. Saya sampaikan disposal 20.000 ton lalu sampai saat ini belum ada pembayarannya. Negara punya utang ke kami Rp173 miliar dari situ (disposal),” ujar Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso, di Jakarta, Selasa (31/8/2021).
Menurut Buwas, pengadaan atau pembelian beras impor yang dilakukan Bulog menggunakan pinjaman bank, sehingga bunga pinjaman terus berjalan.
Di sisi lain, stok beras impor sejak 2018 lalu masih tersedia. Karena itu, untuk menjaga mutunya tetap terjaga manajemen pun mengeluarkan biaya perawatan. Namun sudah bertahun-tahun beras pun turun mutu.
Bahkan, lanjut Buwas, selama tiga tahun belakangan CBP hasil impor sudah turun mutu, sehingga kualitas beras yang rendah akan membuat harganya anjlok saat di jual di pasaran.
“Nah ini termasuk juga beras yang kita beli sudah menahun, perawatannya mahal, karena itu kita rawat dengan biaya yang tinggi sedangkan kualitasnya pasti turun. Kita jual nggak mungkin harga mahal, karena kemarin kita cek ke lab dan kita taksir berapa nilainya kalau itu dijual murah,” kata dia.
Kondisi tersebut, membuat Bulog membukukan kerugian. Meski demikian, Buwas tidak merinci beberapa kerugian yang dialami Bulog
“Sementara kalau kita itung-itung ini kita rugi terus Pak, jadi soal kerugian Bulog ini rugi,” katanya.
