JAKARTA – Pemerintah akan menyiapkan diri menyambut keputusan pengembalian kuota haji hingga 100 persen. Dimana Indonesia pernah mendapatkan kuota haji sampai 210.000 jamaah, karena itu pemerintah harus menyiapkan diri memberangkatkan jamaah sesuai kuota itu.
Hal itu disampaikan Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin usai menghadiri Haul Al Maghfurlah Mama KH. TB. Muhammad Falak Abbas ke-51, di Bogor, Jawa Barat, Sabtu (7/1/2023).
“Kalau soal kuota saya kira pada saatnya memang harus kembali (100 persen), karena kalau sudah keadaan normal kan kembali ke normal,” katanya.
Dia menekankan penanganan haji bukan perkara mudah. Penetapan ongkos haji menurutnya, juga harus lebih rasional agar subsidi yang diberikan tidak terlalu besar dan membuat dana haji tergerus.
“Jangan sampai (dana) pokoknya habis, karena akan menyulitkan nanti ke belakang. Karena itu (ongkos haji) harus dirasionalisasi agar berkelanjutan, jadi sustainability-nya harus dijaga,” jelasnya.
Lebih jauh terkait kewajiban jamaah haji untuk menjadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Wapres memandang hal itu tidak ada masalah sepanjang membawa kebaikan untuk jamaah.
“Memang harus siap untuk melaksanakan itu. Memang pada awalnya tentu kaget tetapi ketika itu ada jaminan yang bagus, yang baik untuk kebaikan jamaah, saya kira itu seharusnya bisa diterima. Kita lihat nanti perkembangannya,” ujarnya.
