JAKARTA – Zudan Arif Fakrulloh resmi dilantik sebagai Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Rini Widyantini. Pelantikan ini merupakan momen penting, setelah jabatan itu kosong selama beberapa waktu dan sebelumnya dijabat oleh Haryomo Dwi Putranto sebagai pelaksana tugas.
Zudan, yang juga merupakan Ketua Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) 2022-2027, memiliki latar belakang yang cemerlang dalam birokrasi.
Sebelumnya, ia menjabat sebagai Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri sejak tahun 2015 hingga Maret 2023.
Pengalamannya yang luas di berbagai posisi strategis akan menjadi modal utama dalam menghadapi tantangan di BKN.
Dikutip pada laman CNN, Rabu (8/1/2025), dalam kesempatan itu, Rini Widyantini menggarisbawahi empat pekerjaan rumah (PR) yang harus segera ditangani oleh Zudan.
Baca Juga: Wajib Pajak Keluhkan Coretax, Direktorat Jenderal Pajak Bilang Begini
Pertama, menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses rekrutmen, penempatan, dan promosi ASN. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pegawai negeri sipil mendapatkan tempat berdasarkan kompetensi dan kinerja.
Kedua, diharapkan Zudan dapat melaksanakan pengawasan yang efektif, serta penyempurnaan sistem manajemen ASN agar sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman.
Menteri Rini menginginkan pelaksanaan asesmen ASN yang tidak hanya objektif tetapi juga profesional, untuk mendorong pengembangan kompetensi setiap pegawai.
Kemudian, Penerapan teknologi dalam pelayanan publik menjadi fokus utama, di mana BKN diharapkan mampu memberikan layanan yang efisien dan berbasis data yang akurat.
Zudan menyadari bahwa pergantian kepemimpinan ini bukan hanya seremonial, melainkan juga kesempatan untuk melanjutkan transformasi manajemen ASN yang telah berjalan. Dengan pengalaman yang dimilikinya, ia siap membawa perubahan positif di BKN.
Zudan juga memiliki rekam jejak yang menunjukkan kemampuannya dalam memimpin. Ia pernah menjabat sebagai Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan bahkan sebagai Penjabat Gubernur di beberapa provinsi. Pengalamannya ini diyakini akan memberikan kontribusi besar dalam mencapai visi dan misi BKN.
1 komentar