MOROWALI – Teka-teki rencana pengadaan videotron outdoor oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Morowali senilai Rp3,2 miliar akhirnya terkonfirmasi dalam dokumen Rencana Umum Pengadaan (RUP) Tahun Anggaran 2026. Alokasi anggaran jumbo di penghujung tahun tersebut kini menyita perhatian publik, terutama ketika disandingkan dengan anggaran pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di wilayah kepulauan.
Berdasarkan penelusuran GardaNasional.co.id, Jumat (13/11/2026), pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), proyek ini tercatat dengan Kode RUP 68823896 di bawah satuan kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Daerah Kabupaten Morowali. Paket tersebut terdaftar atas nama Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film dengan uraian pekerjaan Pengadaan Videotron Outdoor.
Dana yang digelontorkan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun 2026 dengan total pagu bulat sebesar Rp3.200.000.000.
Paket pengadaan melalui metode E-Purchasing ini baru saja diumumkan pada 6 November 2026, dengan jadwal pemilihan penyedia sekaligus pelaksanaan kontrak yang seluruhnya dipadatkan pada bulan November 2026.
Kejanggalan “Satu Paket, Dua Sisi” tanpa Rincian Komponen
Di atas kertas, dokumen RUP mencantumkan spesifikasi teknis videotron outdoor berdimensi 3,88 meter x 2,88 meter. Perangkat ini dirancang menggunakan teknologi P5 Outdoor (pixel pitch 5 milimeter), tingkat kecerahan 5.500 hingga 6.000 nits, refresh rate 1.920 Hz, serta standar ketahanan cuaca IP65.
Namun, pencermatan terhadap dokumen RUP justru memunculkan pertanyaan baru. Pada salah satu bagian uraian spesifikasi tertulis keterangan “2 Sisi”, sedangkan pada kolom volume pekerjaan hanya dicantumkan sebagai “1 Paket”.
Ketiadaan rincian komponen membuat publik belum mendapatkan gambaran utuh apakah pagu Rp3,2 miliar tersebut diperuntukkan bagi pengadaan dua unit videotron di lokasi berbeda, satu struktur tiang konstruksi dengan layar dua muka, atau konfigurasi lainnya.
Dalam pengadaan layar LED luar ruang, total biaya memang tidak semata-mata dihitung dari harga modul panel layar, melainkan juga mencakup struktur konstruksi penopang, instalasi kelistrikan, sistem jaringan dan ruang kendali, titik lokasi pemasangan, hingga pajak serta jaminan pemeliharaan. Sayangnya, dokumen RUP yang terbuka saat ini belum memuat rincian nilai untuk masing-masing komponen pembentuk angka Rp3,2 miliar tersebut.
Kontras dengan Pagu Rumah Layak Huni Rp1,56 Miliar
Sorotan masyarakat kian menguat lantaran besaran anggaran videotron di APBD Perubahan 2026 itu berbanding terbalik dengan alokasi belanja pelayanan dasar.
Sebagai perbandingan, program pembangunan rumah layak huni di kawasan kumuh pada tahun anggaran yang sama tercatat hanya memiliki pagu di kisaran Rp1,56 miliar—atau kurang dari separuh anggaran videotron.
Padahal, program hunian layak tersebut menyasar masyarakat di kawasan kepulauan yang membutuhkan sentuhan infrastruktur dasar, yakni Kecamatan Bungku Selatan dan Kecamatan Menui Kepulauan.
Kendati perbandingan nominal antarpos belanja yang berbeda karakteristik belum bisa serta-merta disimpulkan sebagai bentuk pemborosan maupun kekeliruan prosedur penganggaran, ketimpangan angka ini telanjur memantik pertanyaan kritis mengenai skala prioritas Pemkab Morowali.
Sebagai media luar ruang, videotron memang memiliki fungsi strategis untuk menyebarluaskan informasi pembangunan, edukasi layanan publik, hingga sosialisasi kebijakan pemerintah daerah.
Namun, mengucurkan dana Rp3,2 miliar melalui skema APBD Perubahan dengan waktu pengerjaan yang sangat singkat di akhir tahun menuntut penjelasan yang terukur.
Terlebih, Pemkab Morowali selama ini berulang kali menegaskan komitmen bahwa penyusunan APBD selalu berpegang pada prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas yang berorientasi pada kepentingan rakyat.
Oleh sebab itu, substansi persoalan yang ditagih publik saat ini bukan lagi sekadar apakah Morowali membutuhkan papan informasi digital atau tidak.
Masyarakat menunggu keterbukaan mengenai bagaimana analisis biaya dan manfaat (cost and benefit analysis) proyek itu dihitung, apakah harga Rp3,2 miliar untuk layar berukuran 3,88 x 2,88 meter tersebut wajar secara teknis, serta apa urgensi mendesaknya dibandingkan pemenuhan kebutuhan dasar warga.
Hingga berita ini ditayangkan, GardaNasional.co.id masih mengupayakan konfirmasi resmi dari Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Daerah Kabupaten Morowali serta jajaran Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkab Morowali terkait rincian harga satuan komponen, jumlah unit sebenarnya, titik lokasi pemasangan, hingga dasar perhitungan pagu Rp3,2 miliar tersebut.
