KENDARI – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulawesi Tenggara mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara tidak menjadikan keterbatasan data sebagai alasan untuk menunda langkah perlindungan lingkungan, di tengah masifnya tekanan ekologis dari aktivitas pertambangan, kawasan industri, perkebunan, hingga operasional PLTU captive.
Desakan tersebut disuarakan WALHI Sultra bersama organisasi jaringan, komunitas, mahasiswa, dan masyarakat sipil dalam aksi serentak memperingati momentum Conference of the Parties (COP31) di depan Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara.
Mengusung pesan “Sultra Bukan Zona Pengorbanan Iklim”, koalisi masyarakat sipil menuntut pemerintah daerah mengambil langkah konkret menghadapi persoalan lingkungan yang terus dirasakan warga di berbagai wilayah, alih-alih sekadar memperdebatkan kelengkapan indikator administratif.
Dalam materi kampanye aksi tersebut, WALHI Sultra menyoroti sikap Pemprov Sultra yang dinilai belum dapat menyimpulkan apakah wilayah Sulawesi Tenggara berada dalam kondisi krisis ekologis dengan dalih membutuhkan indikator yang jelas dan data yang komprehensif.
Merujuk materi aksi WALHI, Staf Ahli Gubernur Sulawesi Tenggara, La Ode Fasikin, sebelumnya menyampaikan bahwa pemerintah tidak dapat langsung menyimpulkan seluruh wilayah Sulawesi Tenggara berada dalam kondisi krisis ekologis tanpa indikator jelas dan data yang lebih menyeluruh.
Senada dengan itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sulawesi Tenggara, Haswandy, sebagaimana dikutip dalam materi kampanye yang sama, menyebutkan bahwa kualitas udara maupun air memang menunjukkan kondisi yang memerlukan perhatian. Namun, cakupan pemantauan yang dilakukan pemerintah saat ini disebut masih terbatas di wilayah Kota Kendari.
Bagi WALHI Sultra, sempitnya jangkauan pemantauan tersebut justru memunculkan persoalan serius. Keterbatasan data di meja birokrasi tidak serta-merta menghentikan laju industri ekstraktif di lapangan. Ketika pertambangan, kawasan industri nikel, perkebunan sawit, dan PLTU captive terus beroperasi di luar Kota Kendari, ketiadaan data yang memadai dikhawatirkan membuat kerusakan lingkungan berlangsung tanpa terdeteksi oleh sistem pengawasan negara.
Jangan Tunggu Krisis Terukur Baru Bertindak
WALHI menegaskan, krisis ekologis tidak semata-mata dibaca melalui deretan angka dan indikator di atas kertas. Di tingkat tapak, dampak lingkungan hadir secara nyata dalam wujud pencemaran air, sedimentasi sungai, kerusakan ekosistem pesisir dan daratan, konflik agraria, hilangnya sumber penghidupan petani dan nelayan, hingga ancaman terhadap keselamatan warga.
Oleh karena itu, WALHI menilai negara dan pemerintah daerah memiliki tanggung jawab mutlak untuk melakukan pencegahan, pengawasan, serta penanganan dampak lingkungan tanpa harus menunggu seluruh wilayah resmi dilabeli berstatus krisis.
Pesan ini dinilai kian mendesak di tengah perhelatan COP31, saat pemimpin dunia membicarakan komitmen penanganan perubahan iklim. WALHI mengingatkan agar komitmen iklim global tidak berhenti menjadi janji di forum internasional, melainkan diwujudkan melalui kebijakan perlindungan ruang hidup di daerah.
Melalui aksi tersebut, WALHI Sultra juga mengingatkan agar percepatan investasi ekstraktif tidak berlari lebih kencang dibandingkan kemampuan pemerintah dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum lingkungan.
Masyarakat di sekitar wilayah tambang dan kawasan industri disebut selalu berada di garis depan saat bencana ekologis dan pencemaran terjadi. Alih-alih menjadi alasan penundaan, keterbatasan data seharusnya mendorong Pemprov Sultra untuk segera memperluas titik pemantauan kualitas lingkungan ke kabupaten-kabupaten sentra ekstraktif, membuka akses informasi lingkungan secara transparan kepada publik, serta menindak tegas pelanggaran di lapangan.
Dalam momentum COP31 ini, WALHI Sultra menegaskan, Sulawesi Tenggara tidak boleh terus-menerus dikorbankan menanggung beban ekologis demi target pembangunan dan investasi, sementara jaminan keselamatan lingkungan dan masyarakatnya tertinggal di belakang.
