MOROWALI – Persoalan debu yang dikeluhkan masyarakat Desa Matarape, Kecamatan Sombori Kepulauan, Kabupaten Morowali, kini masuk tahap pemeriksaan lingkungan.
Dinas Lingkungan Hidup Daerah (DLHD) Kabupaten Morowali bersama tim terpadu Pemerintah Kabupaten Morowali telah turun ke lapangan untuk melakukan verifikasi serta mengambil sampel udara di sekitar kawasan perusahaan dan permukiman masyarakat.
Namun hingga kini, pemerintah belum dapat menyimpulkan kondisi kualitas udara maupun memastikan sumber debu yang dikeluhkan warga.
Kepala DLHD Kabupaten Morowali, Nukrah mengatakan, hasil pengujian laboratorium masih ditunggu dan akan menjadi salah satu dasar dalam mengevaluasi kondisi kualitas udara di wilayah tersebut.
“Saat ini hasil pengujian laboratorium masih ditunggu. Hasil tersebut akan menjadi salah satu dasar untuk mengevaluasi kondisi kualitas udara. Apabila ditemukan ketidaksesuaian atau dugaan pelanggaran lingkungan, penanganannya akan dilakukan sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku,” tegas Nukrah dikutip pada laman gpriority.co.id, Rabu (11/11/2026).
Belum Ada Pengukuran Khusus Sebelum Konflik
Persoalan ini juga mengungkap, sebelum konflik antara masyarakat dan pihak perusahaan mencuat, DLHD Morowali belum melakukan pengukuran kualitas udara secara khusus di Desa Matarape.
Selama ini, pemantauan kualitas udara dilakukan pada sejumlah titik yang telah ditetapkan berdasarkan perencanaan dan kemampuan anggaran yang tersedia.
Menurut Nukrah, keterbatasan anggaran membuat pemantauan belum menjangkau seluruh wilayah yang berpotensi mengalami persoalan kualitas udara.
“Dengan keterbatasan anggaran tersebut, pemantauan belum dapat menjangkau seluruh wilayah yang berpotensi mengalami permasalahan kualitas udara. Hal ini menjadi bahan evaluasi kami agar ke depan lokasi pemantauan bisa diprioritaskan berdasarkan tingkat risiko dan pengaduan masyarakat,” jelasnya.
Pemeriksaan di Matarape menjadi penting, setelah muncul keluhan masyarakat mengenai debu yang diduga berkaitan dengan aktivitas pengangkutan material.
Persoalan tersebut sebelumnya juga menjadi perhatian pemerintah dan DPRD, karena debu dari aktivitas hauling disebut telah masuk ke kawasan permukiman serta dikeluhkan berdampak terhadap tanaman warga. Komisi III DPRD Sulawesi Tengah bahkan mendesak agar kondisi tersebut diperiksa secara serius.
Aktivitas Sempat Dihentikan
Persoalan debu di Matarape sebelumnya berkembang menjadi konflik sosial yang melibatkan masyarakat dan pihak perusahaan.
Pada awal Oktober 2026, Bupati Morowali bersama Forkopimda turun langsung ke Desa Matarape untuk melakukan dialog dan peninjauan lapangan.
Pemerintah Kabupaten Morowali kemudian mengambil langkah menghentikan sementara aktivitas PT Askon di wilayah tersebut, sambil menunggu proses evaluasi, penertiban aspek legalitas, serta penanganan persoalan yang berkembang.
Dalam penjelasannya, Nukrah menerangkan, terdapat sejumlah perusahaan dan aktivitas berbeda yang berkaitan dengan kawasan tersebut.
Ia menyebut PT Askon menaungi sejumlah perusahaan pemilik Izin Usaha Pertambangan (IUP), sementara fasilitas jetty dan jalan hauling yang menjadi perhatian masyarakat merupakan milik PT Kaci Purnama Indah.
“Untuk jetty, jenis dokumen awal yang dimiliki adalah UKL-UPL dan sekarang sedang diproses ke AMDAL karena ada pengembangan jetty. Sedangkan jalan hauling kurang lebih tujuh kilometer yang masuk wilayah Sulawesi Tengah, dokumen lingkungannya sementara dalam proses,” paparnya.
Menunggu Bukti Laboratorium
Pemeriksaan laboratorium kini menjadi bagian penting untuk menjawab pertanyaan mengenai kondisi udara yang sebenarnya di Desa Matarape.
Sebelum hasil resmi keluar, belum dapat disimpulkan apakah debu yang dikeluhkan masyarakat telah melampaui parameter lingkungan tertentu maupun aktivitas mana yang secara ilmiah dapat dinyatakan sebagai sumbernya.
DLHD memastikan hasil pemeriksaan akan terlebih dahulu ditelaah sebelum disampaikan kepada publik.
Nukrah menegaskan, informasi yang disampaikan pemerintah harus didasarkan pada hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Sementara itu, persoalan Matarape juga menjadi perhatian lintas instansi. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sebelumnya menggelar pembahasan terkait penanganan polusi debu dan konflik sosial di Desa Matarape, termasuk mengevaluasi kemungkinan kontribusi aktivitas kendaraan angkutan terhadap persoalan tersebut.
