JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) RI dan Kementerian Pertanian (Kementan) RI sepakat melanjutkan pengembangan Kawasan Terpadu Nusantara (KTN), dalam rangka meningkatkan kesejahteraan mitra deradikalisasi.
Kepala BNPT RI, Komjen Pol Mohammed Rycko Amelza Dahniel, mengatakan jika peningkatan kesejahteraan selaras dengan amanah negara dalam program deradikalisasi.
“Dalam program deradikalisasi, salah satu yang diamanahkan negara kepada BNPT adalah bagaimana memberikan kesejahteraan kepada mitra deradikalisasi setelah kembali ke masyarakat,” ujarnya di Kantor Pusat Kementan, Jakarta, Rabu (15/11/2023).
Rycko melihat peluang mewujudkan hal tersebut melalui sinergi bersama Kementerian Pertanian khususnya pada bidang pertanian dan perkebunan.
“Salah satu peluang yang kita sediakan adalah di bidang pertanian dan perkebunan, untuk itulah kita hari ini kita bersinergi dengan Kementerian Pertanian” katanya.
Dirinya juga menjelaskan jika program ini dapat dikolaborasikan dengan salah satu program Kementan yang fokus mengembalikan Indonesia kembali swasembada beras.
“Kementan juga memiliki program untuk mengembalikan indonesia menjadi swasembada beras tentunya kita akan ikut dalam program itu. Dalam proses itu, akan ada peningkatan kemampuan dan kesejahteraan,” tambahnya.
Sementara itu, Menteri Pertanian Republik Indonesia Dr. Ir. H. Andi Amran Sulaiman, M.P., mengaku siap berkontribusi dalam program ini mulai dari pengecekan lahan hingga pendampingan.
“Kita berikan solusi permanen untuk saudara kita mitra deradikalisasi. Hari ini kita kirim team agar melakukan pengecekan lahan. Kita liat apakah cocok untuk bertani, peternakan, atau hortikultura. Kita persiapkan teknologi, hingga pendampingan,” paparnya.
Amran turut berpesan agar tidak membiarkan mitra deradikalisasi berjalan sendiri, melainkan dilatih agar produktif.
“Jangan biarkan saudara kita (mitra deradikalisasi) ini jalan sendiri, kita latih berwirausaha hingga produktif,” pesannya.
Pengembangan KTN sebagai pusat deradikalisasi, kontra radikalisasi dan kesiapsiagaan nasional dalam mereduksi paham radikal terorisme merupakan salah satu bentuk kegiatan yang berisifat multidimensi, komprehensif dan membutuhkan peran setiap komponen negara dalam rangka penanggulangan terorisme di Indonesia.
