JAKARTA – Kemajuan sebuah kabupaten tidak hanya ditentukan oleh megahnya pembangunan di pusat kota atau besarnya investasi yang masuk. Ada fondasi yang kerap luput dari perhatian, tetapi justru menentukan masa depan daerah, yakni desa dan bagaimana pemerintah mengelola uang rakyat untuk memenuhi kebutuhan warganya.
Pesan itulah yang ditegaskan Bupati Morowali, Iksan Baharudin Abdul Rauf, saat berbicara di hadapan aparatur desa dalam kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa yang Transparan dan Akuntabel di Hotel Jayakarta, Jakarta, Rabu (21/10/2026).
Di hadapan peserta kegiatan, Iksan mengingatkan pembangunan Morowali harus dimulai dari desa. Sebab, kemajuan daerah tidak mungkin berdiri kokoh jika desa sebagai salah satu fondasi pembangunan justru tertinggal.
“Daerah Morowali ini kalau mau maju tentunya kerja sama. Landasannya paling terkecil itu adalah desa. Daerah kabupaten tidak akan maju kalau desanya tidak maju,” tegas Iksan.
Pernyataan tersebut menempatkan desa bukan sekadar sebagai penerima anggaran pemerintah, melainkan bagian penting dari keseluruhan proses pembangunan daerah.
Kualitas pembangunan kabupaten, menurut Iksan, berkaitan erat dengan kemampuan desa mengelola sumber daya dan menjalankan program yang dibutuhkan masyarakat.
Iksan menjelaskan, pembangunan desa, kabupaten, provinsi, hingga negara merupakan satu rangkaian yang saling terhubung. Setiap tingkatan pemerintahan memiliki peran yang tidak dapat dipisahkan dalam mendorong kemajuan bersama.
Ia menilai, pembangunan tidak akan berjalan optimal apabila salah satu bagian dari rangkaian tersebut tertinggal.
“Begitu juga provinsi tidak akan hebat kalau tidak ada kabupatennya yang dibangun. Negara kalau provinsi Sulawesi Tengah tidak bagus, maka Indonesia juga tidak akan maju. Itu adalah rangkaian yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain,” ujarnya.
Pesan itu sekaligus menjadi pengingat, pembangunan tidak cukup hanya diukur melalui capaian di tingkat kabupaten atau provinsi. Kemajuan perlu dirasakan hingga ke tingkat desa, tempat masyarakat berhadapan langsung dengan berbagai kebutuhan dasar dan pelayanan pemerintahan.
Dalam konteks tersebut, kemampuan aparatur desa menjalankan pemerintahan secara profesional menjadi penting. Perencanaan program, penentuan prioritas, hingga penggunaan anggaran perlu diarahkan agar benar-benar menjawab kebutuhan warga.
Satu Rupiah Uang Rakyat Harus Jelas Pertanggungjawabannya
Selain menekankan pentingnya pembangunan desa, Iksan memberikan perhatian khusus pada tata kelola keuangan desa. Ia meminta aparatur desa memahami ketentuan pengelolaan anggaran, menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, serta memastikan setiap penggunaan dana memiliki dasar kebutuhan yang jelas.
Anggaran yang diterima pemerintah desa, baik yang bersumber dari pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten melalui mekanisme yang berlaku, bukanlah dana yang bisa digunakan tanpa pertimbangan matang.
Setiap rupiah harus dikelola dengan penuh tanggung jawab karena pada akhirnya anggaran tersebut merupakan uang rakyat yang harus memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Sekecil apa pun uang rakyat atau uang daerah ini, baik itu dari pusat, provinsi, kemudian kabupaten yang disalurkan kepada pemerintah desa melewati mekanisme yang ada, maka kita betul-betul memanfaatkannya sesuai asas kebutuhan. Satu rupiah itu sangat berarti dan perlu dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Bagi Iksan, besarnya anggaran bukan satu-satunya ukuran keberhasilan. Ketepatan penggunaan dan manfaat yang dirasakan masyarakat juga menjadi bagian penting dari tanggung jawab pemerintah desa.
Melalui kegiatan bimtek tersebut, Iksan berharap kapasitas aparatur desa dalam mengelola keuangan semakin meningkat. Pemahaman terhadap aturan, tata kelola anggaran, serta prinsip transparansi dan akuntabilitas diharapkan menjadi bekal dalam menjalankan pemerintahan desa.
Peningkatan kapasitas ini penting agar aparatur desa dapat mengelola anggaran secara tepat sasaran, sekaligus meminimalkan risiko kesalahan dalam pelaksanaan maupun pertanggungjawaban keuangan.
Namun, keberhasilan peningkatan kapasitas aparatur tidak hanya ditentukan oleh keikutsertaan dalam kegiatan pelatihan. Pemahaman yang diperoleh perlu diterapkan dalam praktik pemerintahan sehari-hari, mulai dari perencanaan hingga pelaporan penggunaan anggaran.
Di sinilah tanggung jawab aparatur desa diuji, memastikan setiap program memiliki manfaat yang jelas, setiap penggunaan anggaran mengikuti aturan, dan setiap keputusan dapat dijelaskan kepada masyarakat.
