JAKARTA – Pemerintah diminta agar lebih aktif melobi pemerintah Arab Saudi terkait haji, agar vaksin yang digunakan di Indonesia diakui sebagai persyaratan dan masyarakat muslim yang hendak menunaikan rukun Islam tersebu mendapatkan izin.
Anggota DPR dari Fraksi PKS, Amin AK, meminta agar tim diplomasi gabungan yang terdiri Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Kementerian Agama (Kemenag) lebih intensif melobi pemerintah Arab Saudi.
“Bagaimanapun jamaah haji asal Indonesia merupakan yang terbesar dibanding negara-negara lainnya. Jika tahun ini belum juga diperbolehkan, antriannya akan makin panjang. Kasihan jamaah kita,” ujarnya di Jakarta, Kamis (27/5/2021).
Berdasarkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama (Dirut) PT Bio Farma dan Distributor Vaksin, pemerintah Saudi menetapkan bahwa vaksin yang disetujui adalah vaksin-vaksin yang berasal dari Amerika dan Eropa yaitu, Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson dan AstraZeneca.
“Ketiga vaksin tersebut, Indonesia baru punya vaksin AstraZeneca yang sesuai kriteria,” kata dia.
Vaksin Sinovac yang merupakan vaksin terbanyak yang digunakan di Indonesia dan saat ini masih dalam proses mendapatkan izin penggunaan darurat atau emergency use listing (EUL) dari WHO. Sesuai janji WHO, izin penggunaan darurat paling lambat akan didapatkan pada pekan kedua Juni 2021, sehingga masih cukup waktu agar jemaah haji Indonesia diperbolehkan berangkat ke tanah suci tahun ini.
Menurut dia, Kerajaan Arab Saudi sudah mengumumkan bahwa musim haji tahun ini dibuka dengan kuota terbatas. Persoalannya, Indonesia belum memiliki kepastian berapa alokasi kuota yang didapat tahun ini. Padahal sejumlah negara sudah diumumkan alokasi kuotanya oleh pemerintah Arab Saudi.
Oleh karena itu, pihaknya berharap, vaksin yang sudah menguras rakyat itu bisa memberikan manfaat bagi kemudahan jemaah haji Indonesia.
“Vaksin Sinovac kan pilihan pemerintah, jika vaksin ini memang akan mendapat sertifikasi dari WHO dalam waktu dekat, mestinya hal itu bisa menjadi faktor penguat bagi pemerintah dalam melakukan lobi ke pemerintah Arab Saudi,” katanya.
