SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) menerima penghargaan dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) RI karena dinilai berhasil mencegah paham ekstrem dan radikal melalui berbagai regulasi, salah satunya bidang pendidikan.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Jateng, Haerudin, mengatakan Jateng menekan paham radikal sejak dini melalui internalisasi nilai toleransi di sekolah.
“Intoleran itu embrio dari radikalisme. Yang kemudian yang jadi konsen pak gubernur, ia selalu mengatakan yang namanya radikalisme terorisme itu kita lawan,” ujarnya dilansir jatengprov.go.id, Senin (27/3/2023).
Haerudin mencatat saat ini indeks toleransi Jateng berada pada skor 73,68 persen. Angka tersebut menunjukkan masih ada pihak-pihak yang belum menerapkan toleransi seutuhnya.
Berkaca dari kondisi itu, Haerudin mengatakan Pemprov Jateng pun menggandeng Wahid Foundation membentuk 77 Sekolah Damai di level SMA/SMK.
Sekolah tersebut menjalankan tiga pilar dasar, yakni sistem peringatan pencegahan intolaransi, toleransi dan perdamaian, dan pilar pembentukan kepemimpinan berdasar nilai damai dan inklusif.
“Pak Gubernur kemarin dapat dua penghargaan. Selain inisiator pencegahan ekstremisme, juga mendapatkan penghargaan kerja sama dengan multipihak, dengan Wahid Foundation, Yayasan Percik, Prasasti Perdamaian dan Aman,” ujarnya.
Selain itu, Pemprov Jateng juga aktif menyambangi eks napi teroris yang telah keluar dari penjara untuk menggerakkan perekonomian eks napiter.
Haerudin berharap, dengan terobosan-terobosan ini bisa menurunkan tingkat intoleransi 5 persen sampai 10 persen, agar bisa menepis isu politik identitas dan menurunkan suhu politik jelang Pemilu 2024.
“Kesbangpol dengan tim terpadu menggerakkan teman-teman OPD dan Baznas juga, kita sinergikan kemudian dilatih usaha, dibantu alatnya buat kopi di angkringan jual kopi, agar mereka bisa jadi pemberi zakat,” katanya.
