PADANG – Peran Forum Koordinasi Penanggulangan Terorisme (FKPT) sangat penting, atas bahaya ideologi terorisme sebagai gerakan politik, yang kerap memanipulasi agama untuk mengganti ideologi negara dengan ideologi lain, yang bertentangan dengan Pancasila sebagai consensus nasional.
Demikian dikatakan Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Brigjen Pol. R. Ahmad Nurwakhid, dalam sambutannya pada kegiatan FKPT Sumatera Barat (Sumbar) di Pangeran Beach Hotel, Padang, Jumat (10/12/2021).
Nurwakhid mengapresiasi kinerja pengabdian dan profesionalisme FKPT Sumbar, dalam rangka mendorong ketahanan nasional yang dinamis guna menghadapi ancaman, hambatan, tantangan, dan gangguan radikal terorisme.
“Saya memberikan apresiasi setinggi-tingginya, kepada FKPT Sumbar atas pengabdian dan profesionalismenya dalam menanamkan nilai moderasi beragama dan wawasan kebangsaan kepada masyarakat, dan upaya yang tidak boleh terhenti dalam merekrut mujahid NKRI,” ujarnya.
Ia menegakan, watak dan aksi terorisme yang terjadi selama ini sangat bertentangan dengan nilai agama dan nilai kearifan lokal bangsa. Apalagi terorisme merupakan gerakan politik kekuasaan dengan memanipulasi agama yang bertujuan mengganti ideologi negara dengan ideologi transnasional.
“Wataknya adalah intoleran terhadap perbedaan dan ekslusif terhadap perubahan,” kata dia.
Para ulama dalam konferensi agama di Dubai, lanjut Nurwakhid, telah mendefinisikan terorisme adalah paham yang dibangun diatas manipulasi dan distorsi agama. Karena itu, tidak ada kaitannya antara aksi radikal terorisme dengan agama apapun.
“Sehingga tindakan, aksi Terorisme tersebut tentunya bertentangan dengan nilai-nilai agama,” katanya.
Ia memperingatkan para peserta untuk terus meningkatkan upaya dan kewaspadaannya. Karena meskipun kelompok seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Jamaah Islamiyah (JI), dan Jamaah Ansyorut Daulah (JAD) sudah dibubarkan dan menunjukkan tren penurunan pasca ditetapkannya Undang-Undang No.5 Tahun 2018, namun ideologinya masih tersisa dan mengintai siapapun yang lengah
Menurut dia, sangat penting dibuat peraturan yang melarang eksistensi setiap ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Meskipun Pancasila sudah teruji dengan 15 kali pemberontakan yang gagal, seperti PKI, DI/TII, PRRI-Permesta.
Karenanya, perlunya memutus celah dikotomi antara bernegara dan agama, melalui kesiapsiagaan ideologi yang ditanamkan para tokoh masyarakat, ormas, pemerintah daerah, dan FKPT sebagai mitra BNPT ditingkat daerah.
“Bukan hanya kesiapan fisik, anggaran, dan personil, namun juga kesiapsiagaan ideologi, melalui vaksinasi ideologi dengan menanamkan nasionalisme dengan pendekatan agama (yang kaffah), sehingga celah dikotomi antara bernegara dan agama hilang,” ujar dia.
Sementara, Ketua FKPT Sumatera Barat, Zaim Rais, menjelaskan saat situasi pandemi yang telah berlangsung selama 2 tahun ini, tidak mengurungkan semangat dan dedikasi para pengurus FKPT Sumbar dalam upaya menjaring peran dan partisipasi masyarakat, terhadap pencegahan paham radikal dan terorisme.
“Kegiatan FKPT Sumatera Barat lebih banyak bersifat soliditas dan solidaritas, meskipun terdampak pandemi Covid-19, tidak juga membatasi gerak langkah dan komitmen kuat kami membangun Indonesia yang bersatu dan damai,” ujarnya.
Melaporkan capaian kinerja FKPT Sumatera Barat tahun 2020-2021, Zaim mengungkapkan adanya peningkatan peran dan partisipasi masyarakat berkat dukungan dan kerja keras para stakeholder terkait.
“Yang terwujud melalui kerja sama dengan berbagai instansi, baik pemerintah maupun institusi pendidikan, bakti sosial, audiensi, penelitian, dan sosialisasi serta menggandeng semua pihak baik pelajar, mahasiswa, dan tokoh-tokoh masyarakat lokal,” katanya.
